Aplikasi Usulan Pembukaan Rahasia Bank Bakal Diterapkan – Kendari Pos Online
Iklan DPRD Koni Sultra
Ekonomi & Bisnis

Aplikasi Usulan Pembukaan Rahasia Bank Bakal Diterapkan

Joko Rahutomo

Joko Rahutomo

KENDARIPOS.CO.ID,KENDARIKepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari, Joko Rahutomo mengimbau masyarakat supaya tak risaukan rumor pajak super berat bagi pemilik rekening besar di masa Tax Amnesty (TA), karena selama si wajib pajak (WP) berlaku jujur dan taat membayar pajak, maka secara otomatis bebas dari konsekuensi terburuk. Dengan kata lain, sanksi berat hanya bakal dijatuhkan ke WP yang tak jujur dalam melaporkan harta kekayaan.

Hadirnya aturan yang menjamin keterbukaan perbankan kedepan, tentu kepemilikan rekening tabungan jauh lebih transparan dan ini tentu menjadi ancaman buat mereka yang tak jujur dalam melaporkan harta kekayaan. Apalagi, pada awal Februari lalu, telah ditetapkan 26 kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai kantor yang pertama menerapkan aplikasi usulan pembukaan rahasia bank dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-23/PJ/2017.

Dijelaskan Joko, ini sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan aplikasi, prosedur pengajuan, tata naskah dinas elektronik, dan kode khusus naskah dinas, termasuk usulan pembukaan rahasia bank secara elektronik. Untuk itu, mulai awal tahun ini, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati meluncurkan aplikasi Akasia untuk kepentingan perpajakan.

“Akasia merupakan perangkat lunak sistem informasi pengelolaan usulan pembukaan rahasia bank yang berbasis jaringan untuk merekam, mengunggah dokumen pendukung, memberikan persetujuan, dan mencetak surat permintaan pembukaan rahasia bank, serta sebagai sarana informasi dan pemantauan permintaan pembukaan rahasia bank,” ungkap Joko, mengutip berita resmi Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Adapun 26 kantor yang menerapkan Akasia Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Utara, Kanwil DJP Jakarta Barat, Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, kanwil DJP Kalimantan Barat, Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta, Kanwil DJP Bali, kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, Kanwil DJP Papua dan Maluku, KPP Penanaman Modal Asing Dua, KPP Wajib Pajak Besar Empat, KPP Pratama Jakarta Pademangan, KPP Pratama Jakarta Palmerah, KPP Pratama Palembang Ilir Barat, KPP Pratama Tanjung Pandan, KPP Pratama Mempawah, KPP Pratama Sintang, KPP Pratama Sleman, KPP Pratama Bantul, KPP Madya Denpasar, KPP Pratama Gianyar, KPP Pratama Manado, KPP Pratama Gorontalo, KPP Pratama Jayapura dan KPP Pratama Sorong.”Untuk sekarang, masih 26 kantor dan ke depan KPP Pratama Kendari tentu akan menerapkan aplikasi pembukaan rahasia bank seperti yang lainnya,” imbuh Jsoko.
Jika telah lewat periode (di atas Maret), bakal ada 2 konsekuensi berbeda terhadap objek TA. Pertama, bagi mereka yang memang memanfaatkan TA tapi tidak jujur dan KPP Pratama menemukan data tentang harta yang belum dilaporkan, maka akan dikenakan tarif normal sekaligus sanksi 200 persen. Jadi, tidak ada celah untuk bermain-main. Kedua, bagi mereka yang tidak ikut TA, akan dihitung seperti biasa namun tanpa sanksi 200 persen. Dengan lapisan tarif lumayan tinggi, mulai 5-30 persen dan ditambah sanksi sesuai UU Perpajakan.
“TA harus dimanfaatkan dengan baik karena wajib pajak akan mendapatkan penghapusan pajak terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan, tidak diperiksa maupun disidik, penghentian proses pemeriksaan dan penyidikan, jaminan rahasia dimana data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lain hingga pembebasan PPh terkait proses balik nama,” urainya.
Tarif yang berlaku di periode ini terbagi 3, yakni wajib pajak yang berada di dalam negeri atau dialihkan ke dalam negeri sebesar 5 persen. Selanjutnya, wajib pajak di luar negeri dan tidak dialihkan ke dalam negeri sebesar 10 persen. Selanjutnya, pelaku UMKM yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4,8 miliar, berlaku tarif khusus 0,5 persen jika memiliki harta Rp 10 miliar dan tarif 2 persen jika harta kekayaannya di atas Rp 10 miliar.
“Jika punya tabungan besar, maka segera laporkan mumpung masih ada TA. Karena nanti dengan adanya keterbukaan perbankan maka semua akan ketahuan,” tutupnya. (feb/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
To Top