Diperiksa 8 Jam, Penahanan Umar Samiun Diperpanjang – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Hukum & Kriminal

Diperiksa 8 Jam, Penahanan Umar Samiun Diperpanjang

Bupati Buton Non Aktif, Umar Samiun mengenakan rompi tahanan KPK. RAMADHAN/KENDARI POS

Bupati Buton Non Aktif, Umar Samiun mengenakan rompi tahanan KPK.
RAMADHAN/KENDARI POS

kendaripos.fajar.co.id,JAKARTA–-Setelah 20 hari melakukan penahanan terhadap Bupati Buton nonaktif Samsu Umar Abdul Samiun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melakukan pemeriksaan, Selasa (14/2). Tersangka dugaan suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar atas sengketa Pilkada Buton 2011 itu diperiksa selama 8 jam.

Umar Samiun-sapaan-Samsu Umar Abdul Samiun tiba di gedung KPK sekira pukul 09.45 WIB. Dia langsung masuk ke gedung lembaga antirasuah sambil tersenyum kepada awak media. Nanti sekira pukul 18.45 WIB, Ketua DPW PAN Sultra itu keluar dari gedung KPK. Umar Samiun memilih diam saat ditanya wartawan seputar perkara yang disematkan kepadanya. Pasangan La Bakry itu hanya tersenyum sambil berjalan menuju mobil yang akan mengantarnya ke Rutan Guntur.

Sebelum meninggalkan gedung KPK, ia sempat melambaikan tangannya kepada wartawan. “Tetap semangat. Salam yah buat teman-teman, ” ujar Umar Samiun sambil mengangkat tangannya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan Umar Samiun telah diperiksa dengan kapasitasnya sebagai tersangka. Namun ia tidak berbicara soal materi pemeriksaan dengan alasan itu rahasia penyidikan. Karena masa penahanan Umar Samiun sudah 20 hari, kata Febri, penyidik memperpanjang masa penahanan selama 40 hari. Ketentuan KUHAP membolehkan penyidik untuk memperpanjang masa penahanan setiap orang yang berurusan dengan perkara hukum.

Dua puluh hari lalu, Umar Samiun ditangkap karena sudah dipanggil dua kali namun tetap tidak memenuhi panggilan penyidik. Makanya Umar Samiun ditangkap dan langsung ditahan. Yang jelas, kata dia, KPK akan melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kami akan gunakan kewenangan-kewenangan yang ada pada hukum acara pidana, ” ujar aktivis anti korupsi itu. (dan/b)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top