TNI-Polri Siaga, 2.990 Bhayangkara, 1.000 Tentara Amankan Pilkada Serentak – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
HEADLINE NEWS

TNI-Polri Siaga, 2.990 Bhayangkara, 1.000 Tentara Amankan Pilkada Serentak

kendaripos.fajar.co.id KENDARI– Masyarakat Sulawesi Tenggara pada tujuh daerah yakni Kendari, Bombana, Kolaka Utara, Muna Barat, Buton, Buton Selatan, dan Buton Tengah akan menyalurkan hak pilihnya, besok (15/2). Perebutan singgasana bupati/wali kota tentunya cukup rawan menimbulkan gesekan-gesekan di antara para simpatisan dan pendukung. Dalam mengantisipasi persoalan tersebut, TNI dan Polri bahu membahu menjaga keamanan, ketertiban, kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pilkada serentak.

2 brakk

Kepolisian telah mendistribusi 2.990 personelnya pada tujuh kabupaten/kota mengamankan Pilkada. Di antaranya 588 personel Brigade Mobile (Brimob) yang diterjunkan. Pasukan elit institusi Bhayangkara ini mendapat Bantuan Kendali Operasi (BKO) dari Brimobda Polda Jatim 2 SSK dan Polda NTB sebanyak 1 SSK. Sementara, TNI turut ambil bagian dalam menyukseskan Pilkada serentak dengan menerjunkan seribu personelnya.

brimob2

Kapolda Sultra, Brigjen Pol Andap Budhi Revianto menjelaskan, pihaknya terus memantau perkembangan Kamtibmas tujuh kabupaten/kota yang menggelar Pilkada serentak. Intelkam kepolisian, TNI, KPU, Bawaslu dan Stakeholder lainnya terus berkoordinasi untuk mengidentifikasi dini situasi yang terjadi di setiap daerah. “Eskalasi itu bersifat dinamis. Jadi harus ada koordinasi dan kerjasama semua elemen, termasuk masyarakat,” ujarnya.

Situasi Pilkada yang sedang berlangsung dibagi dalam tiga kategori yaitu situasi aman, rawan satu dan rawan dua. Untuk rawan satu, kata dia, pola pengamanan dilakukan dengan mengetahui kondisi geografis dan melihat karakteristik keamanan di daerah tersebut. Pada kategori rawan dua, pengamatan dilakukan pada potensi konflik yang berpotensi terjadi melalui nilai history pilkada sebelumnya. “Mudah-mudahan semua aman. Tapi kami tetap waspada terkait situasi keamanan setiap daerah. Seluruh informasi kami kumpulkan karena itu sangat berharga untuk mengetahui situasi setiap daerah,” jelasnya.

simulasi apel gelar pasukan pilkada (1)

Selain mendistribusi personel Brimob untuk melakukan BKO di setiap Polres, Kapolda juga melibatkan seluruh pejabat utama dan perwira menengah (Pamen) Polda Sultra dalam pengamanan Pilkada. Setiap Polres yang daerahnya menggelar Pilkada mendapatkan BKO dua pejabat utama dan Pamen. Mereka bertugas sebagai tim asistensi dalam memberikan arahan setiap Kapolres dalam menjalankan tugas.

“Kapolres itu bertugas sebagai Kasatwil. Bila terjadi situasi rumit, Kapolres bisa bertanya kepada pejabat utama dan Pamen yang BKO, karena mereka memiliki pengalaman tugas, mengetahui aturan dan ketentuan yang ada. Semua kami lakukan untuk menyukseskan Pilkada ini,” tuturnya.

Untuk menjaga situasi tetap kondusif, Kapolda bersama jajaran melakukan operasi cipta kondisi (Cipkon). “Kami juga memberikan pendidikan pada masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan pemasangan spanduk. Tentunya kondusifnya situasi setiap daerah tergantung masyrakatnya, jadi pengamanan yang kami lakukan tidak akan berarti tanpa partisipasi masyarakat,” katanya.

Kapolda mengimbau seluruh jajarannya di Polda Sultra harus netral. Tidak boleh ada yang terjebak dengan politik praktis. “Tidak boleh ada yang berpihak. Pernah ada laporan terkait oknum polisi yang berpihak, kami sudah cek dan itu tidak benar. Langsung kami turunkan tim mencari dan mengecek kebenarannya. Kami juga berharap partisipasi media agar menjaga situasi Pilkada tetap kondusif,” imbaunya.

Di tempat terpisah, Karo Ops Polda Sultra Kombes Pol Bahri menjelaskan, hari ini setiap anggota yang melakukan pengamanan di TPS sudah standby. “Untuk rawan 1, satu TPS dijaga oleh satu polisi. Untuk rawan dua, satu TPS dijaga dua polisi. Setiap personel bertugas menjaga kotak suara awal hingga akhir pemungutan suara,” paparnya.

Personel berjaga di luar ring TPS karena di dalam TPS adalah tanggung jawab KPPS dan Linmas. Bila terjadi keributan, polisi menunggu koordinasi dari KPPS dan Linmas. Jika dibutuhkan personel polisi akan masuk mengamankan.

Seluruh daerah yang menjalankan Pilkada dianggap rawan. Namun hingga saat ini, hasil pantauan yang menjadi konsentrasi pengamanan adalah di Kolaka Utara, Buton Tengah, dan Muna. Itu bukan berarti daerah lain sudah aman. Semua tetap menjadi perhatian jajaran kepolisian.

Sementara itu Kontribusi TNI juga tak lepas dalam menjaga keamanan dan turut menyukseskan Pilkada serentak. Danrem 143 HO Kolonel Inf Andi Perdana Kahar SH mengatakan, pihaknya akan fokus dalam proses pengamanan Pemilihan Kepala Daerah . Moment penyaluran suara yang biasa diwarnai konflik akan menjadi tugas jajarannya dan aparat ke Polisian Daerah Sultra dalam pengamanan nanti. Dia memastikan Sultra, aman dan terkendali.

Sebanyak 1000 personil dalam proses pengamanan Pilkada siap dia turunkan di titik-titik rawan. “Jajaran kami siap membantu pengamanan dan pengawalan untuk menjaga jalannya Pilkada di Sultra. Kami menjamin pilkada serentak berlangsung aman tanpa gangguan. Yang kami gunakan adalah langkah-langkah preventif,” kata Andi Perdana.

Tak hanya itu, Andi bahkan menjamin anak buahnya untuk netral dalam proses pemilihan nantinya . Dia mengatakan netralitas dalam proses Pilkada sangat penting bagi TNI. Agar tidak ada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon (Paslon), prajurit mesti mengedepankan tugas yang utama. Dia mengatakan, jika ditemukannya ketidaknetralan personil TNI, maka sanksi akan menantinya.

Dalam proses pengamanan Pilkada, Andi Perdana sudah mengerahkan prajuritnya beberapa peleton. Ditambah lagi dengan bintara pembina desa (Babinsa) tiap desa di Sultra. Mereka koordinasi dengan aparat masing-masing Polres. “Saya siap menjalankan tugas sebagai unsur pembantu pemerintah dan juga pengayom masyarakat dan menjaga keamanan negara. Tugas utama TNI menjaga keamanan Negara. Di Sultra sedang melangsungkan Pilkada di tujuh Daerah. Nah untuk mengamankan tiap daerah agar mencegah terjadinnya konflik, prajurit harus perlu ada di sana. Prajurit itu harus adil,” kata pria tiga anak ini.

Dia memastikan, jika Polisi meminta prajuritnya untuk pengamanan tambahan, maka harus disiagakan. Setidaknya, dari seribu Desa lebih yang ada di Sultra, prajurit TNI harus siaga. “Kami akan hadir di semua TPS. Inilah yang dimaksud dengan preventif,” kata suami Yuyun Januarti Tayo ini.

Polres Mulai Berlakukan Patroli Malam

Jajaran Polres Kolaka Utara (Kolut) menggelar apel penerimaan dan pengecekan personil serta pergeseran pasukan PAM PPK dan TPS 2017-2022 di Lapangan Aspirasi, Senin (13/2). Seremonial ini dihadiri langsung Bupati Kolut Rusda Mahmud, Kapolres Kolut AKBP Juli Eko Prihartono SIK serta Dandim 1412 Kolaka Letkol Inf. Seniman Zega, SH untuk mengecek langsung persiapan dilapangan nanti. Sejak Minggu lalu, Kolut mendapat pasokan tambahan personel dari Polres Kolaka sebanyak 62 orang. Hal ini guna memperketat pengawasan dan pengamanan di sejumlah wilayah pemilihan nantinya khususnya 15 Februari mendatang. Usai upacara, para petinggi ini berkeliling barisan untuk mengecek personil dan armada yang akan mobile kedepan.

Rusda Mahmud saat dimintai keterangannya mengutarakan setidaknya tambahan personel tersebut bisa memberikan rasa aman kepada segenap warga Kolut jelang pemilihan yang beberapa waktu belakangan ini muncul riak-riak dan sejumlah laporan yang kurang menyenangkan semisal pengancaman maupun pengrusakan. Namun bagi Rusda, sampai saat ini masih dipandang aman dan jikalau pun menyangkut sejumlah kejadian yang dimaksud itu masih sebatas wajar sebagaimana yang juga banyak terjadi di daerah lain. “Masih aman, riak-riak itu bunga-bunga politik. Apalagi kita mendapatkan lagi tambahan pengamanan,” katanya.

Sementara di Muna Barat, sebanyak 500 personel yang dikerahkan melakukan pengamanan. Mereka merupakan tim gabungan Polres Muna, Kodim 1416 Muna, BKO Polda Sultra, Brimobda Polda Sultra dan Brimobda Polda Nusa Tenggara Barat (NTB). Kapolres Muna, AKBP Yudith mengatakan, pihaknya sudah memaksimalkan anggotanya untuk pengamanan Pilkada 15 Februari. Kapolres Muna berharap kamtibmas tetap aman dari semua masyarakat bisa memilih dengan nyaman. Masing-masing Paslon diharapkan mengimbau timnya agar tidak melanggar aturan yang berlaku. “Silakan beda pilihan namun tali silaturahim tetap terjalin. Kami akan memberlakukan patroli malam demi menjaga situasi tetap aman,” katanya.

Tugas Polres Buton cukup berat karena harus membackup tiga daerah pilkada yakni Buton, Buteng, dan Busel. Sebanyak 600 personel dikerahkan. “Kesiapan Polres Buton untuk mengamankan Pilkada Buton dan Busel tidak ada masalah. Seluruh personil yang akan kita kerahkan sudah siap menjalankan tugas,” kata AKBP Andi Herman SIK, Kapolres Buton saat ditemui di Kantor KPU Busel Senin (13/2).

Polda Sultra memberikan bantuan personel baik Brimobda dan Dalmas Polda Sultra maupun serta BKO Dalmas Polres Wakatobi. Termasuk BKO Brimobda Polda Jawa Timur (Jatim). “Dengan bantuan personil tersebut maka pengamanan Pilkada Buton dan Busel tercukupi. Dari Polres Buton sebanyak 336 personel, Brimob Polda Sultra dan Jatim 200 personel, Dalmas Polda Sultra dan Polres Wakatobi 64 personel. Sehingga total keseluruhan dari pihak kepolisian sebanyak 600 personel. Ditambah lagi, 800 orang dari Linmas. Seluruhnya akan kita sebar di setiap TPS untuk mengawal pelaksanaan Pilkada Busel dan Buton,” terang Andi Herman. (p11/kmr/ade/ahi/rus/yaf/b)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top