Pemprov Heran, Laut di Teluk Kendari Disertifikatkan – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
HEADLINE NEWS

Pemprov Heran, Laut di Teluk Kendari Disertifikatkan

Teluk Kendari

Teluk Kendari

kendaripos.fajar.co.id,KENDARIPensertifikatan laut di Teluk Kendari ternyata sudah cukup masif. Dari hasil identivikasi, areal perairan teluk yang telah dipetak-petakan untuk disertifikatkan cukup luas. Termasuk beberapa lokasi yang menjadi bagian proyek pemerintah. Seperti pembebasan lahan Jembatan Bahteramas, pembuatan tanggul lumpur hingga kawasan hutan mangrove. Pemprov Sultra pun dibuat bingung. Beberapa oknum yang mengklaim memiliki sertifikat ngotot minta dibayarkan.

“Kerja-kerja pemerintah kerap direcoki sesuatu yang tak diduga-duga. Terkadang kami merasa heran, kok bisa terjadi. Contohnya di kawasan teluk Kendari. Masak ada, warga yang minta ganti rugi. Padahal lahan yang diklaim adalah laut. Anehnya, mereka memiliki sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN),” kata Nasir Andi Baso, Kepala Bappeda akhir pekan lalu.

Tuntutan warga lanjut mantan Pj Bupati Buton Utara (Butur) ini, tidak mungkin diakomodir. Meskipun memiliki sertifikat, pemerintah tak bisa membayar laut. Dalam aturan, hanya daratan yang bisa disertifikatkan. Makanya, Pemprov telah meminta pihak BPN mencabut sertifikat tersebut. Selain itu, BPN bisa menginventarisir ulang kawasan Teluk Kendari yang telah disertifikatkan. Apalagi luasan teluk yang telah disertifikatkan tidak sedikit.

“Bukan hanya 3 atau 4 sertifikat saja. Jumlah area yang telah dipetak dan disertifikatkan sudah sangat banyak. Hampir seluruh daerah pesisir teluk yang masuk wilayah laut telah dipatok. Termasuk areal perairan yang berada di sekitar Masjid Al Alam. Yang jadi masalah, bila kawasan ini ditimbun. Sebab pemerintah berencana membangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di daerah tersebut,” tandas mantan Kepala Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Sultra ini.

Untuk saat ini kata mantan Asisten II Setprov Sultra, Pemprov masih berharap ada upaya serius dari pihak BPN. Namun bila tidak membuahkan hasil, pemerintah berencana akan melakukan upaya hukum. Menurutnya, pensertifikatan laut merupakan pelanggaran yang bisa dipidanakan.

“Saya tak ingin berspekulasi siapa yang paling bertanggungjawab. Yang kami inginkan hanya sertifikat ini segera dicabut. Pada warga, saya mewanti-wanti untuk melakukan kongkalikong. Sebab mereka bisa dikenakan sanksi pidana. Ingat, pemerintah tidak akan mengalokasikan anggaran ganti rugi. Bila diamini, hal ini akan berimplikasi di kemudian hari,” tandas Nasir. (mal)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.





Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top