Angkat Kadis Semaunya, Konektifitas Jaringan SIAK Kota Kendari, Buteng dan Konut Diputus – Kendari Pos Online
Iklan DPRD Koni Sultra
Sulawesi Tenggara

Angkat Kadis Semaunya, Konektifitas Jaringan SIAK Kota Kendari, Buteng dan Konut Diputus

Ilustrasi tampilan SIAK

Ilustrasi tampilan SIAK

KENDARIPOS.CO.ID,KENDARIPelayanan urusan kependudukan pada tiga daerah di Sultra harus terhenti. Sejak beberapa waktu lalu, koneksitas jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) benar-benar terputus. Padahal jumlah warga yang mengantri dan mengurus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) cukup banyak. Pemutusan ini ternyata bagian dari upaya Kemendagri mengantisipasi kesalahan penerbitan dokumen kependudukan. Pasalnya, pengangkatan pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) pada tiga daerah itu dianggap tak sesuai prosedur. Ketiga daerah yang dijatuhi sanksi yaitu, Buton Tengah, Kota Kendari dan Konawe Utara.

“Selama belum dikembalikan, koneksitas jaringan SIAK tidak akan diaktifkan. Makanya, Pemda diminta kembalikan posisi pejabat semula. Bila ingin menggantikan, kepala daerah diminta mengajukan ke Kemendagri melalui gubernur,” kata Muhammad Fadlan, Sekretaris Disdukcapil Sultra saat ditemui, Senin (6/2).

Mekanisme pengangkatan pejabat Disdukcapil kata mantan Kabag Kependudukan Biro Pemerintahan ini tertuang dalam UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Penegasan itu kembali dipaparkan pada Permendagri nomor 76 tahun 2015 dan surat edaran Mendagri nomor 470/134/SJ tahun 2016. Dalam surat edaran tersebut, ada empat poin yang harus dipatuhi. Pertama menyangkut pengangkatan pejabat Disdukcapil yang diberikan aturan khusus atau lex specialis. Apalagi dalam pasal 83 A UU nomor 24 hal itu telah ditegaskan.

Untuk pedoman pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerjanya disebutkan, kepala daerah kabupaten/kota maupun provinsi wajib mematuhi. Pada poin ketiga, pusat mewanti-wanti Pemda yang tidak mematuhi ketentuan. Semua dokumen yang diterbitkan pejabat baru akan menimbulkan masalah hukum dikemudian hari.

“Dokumen yang terlanjur diterbitkan dianggap pelanggaran administrasi berat dan sanksi pemberhentian tetap karena bertentangan dengan UU nomor 24 tahun 2013. Terutama pada pasal 17, pasal 70, pasal 80 ayat 3 dan pasal 81 ayat 3. Untuk menghindari sanksi itu, koneksitas jaringan SIAK akan diputus sementara oleh pihak Kemendagri,” kata Plt Kabid Fasilitasi Pelayanan Adminsitrasi Kependudukan ini.

Mantan Kasubag Protokoler ini berharap Pemda segera mengembalikan pejabat sebelumnya. Apalagi hal ini tidak hanya mengganggu upaya pemerintah menggenjot kepemilikan e-KTP, namun juga pemutakhiran data pemilih. Terlebih Kendari dan Buteng dalam waktu dekat akan menggelar Pilkada serentak. “Peringatan ini telah disampaikan jauh-jauh hari. Surat edaran Mendagri saja, telah diterbitkan sejak tanggal 18 Januari 2016 lalu,” pungkasnya. (Amal)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
To Top