Wajib Salat Subuh Berjamaah, Nur Alam: Hadirlah dengan Iman, Bukan karena TPP – Kendari Pos Online
Iklan DPRD Koni Sultra
Metro Kendari

Wajib Salat Subuh Berjamaah, Nur Alam: Hadirlah dengan Iman, Bukan karena TPP

Gubernur Sultra, H Nur Alam

Gubernur Sultra, H Nur Alam

KENDARIPOS.CO.ID,KENDARI-Gubernur Sultra, H Nur Alam ingin mengubah citra birokrat yang lebih adem dan religius. Melalui beberapa kebijakannnya, mantan Ketua DPW PAN Sultra mulai fokus melakukan pembinaan mental dan spritual jajarannya. Dengan mewajibkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) salat Subuh dan Jumat berjamaah di Masjid Raya Alkautsar, Yasinan setiap Senin-Kamis hingga kegiatan yang bisa meningkatkan keimanan diharapkan spritual PNS lebih baik dan profesional dalam melaksanakan tugas.

Seiring dengan kebijakan itu, tagline Sultra beribadah yang bertahan kurang lebih 9 tahun mulai dipertegas lagi “Sultra Beribadah, Birokrat Beriman, Masyarakat Barokah”. Agar tidak membebani jam kerja pegawai, gubernur menggantikan waktu salat Subuh dengan jam kedua hari Jumat. Melalui SK nomor 840, pemerintah mengubah jadwal kerja hari Jumat. Bila sebelumnya pada pukul 15.00 Wita, kini pukul 13.00 Wita. Kebijakan itu efektif diberlakukan tanggal 21 Januari. Sejak saat ini, pegawai pulang kantor lebih awal mempersiapkan libur akhir pekannya.

“PNS tidak usah khawatir. Waktu salat Subuh berjamaah akan dikompensasi dengan jadwal jam kedua. Pada hari Jumat, pegawai tidak perlu menunggu sampai jam 3 (pukul 15.00 Wita, red). Selepas salat Jumat, mereka sudah bisa pulang. Untuk saat ini, kami khususkan bagi PNS yang beragama Islam. Sebagai mayoritas, kita harus memberi teladan. Ke depan, kami berharap umat Nasrani dan umat lainnya bisa menyesuaikan,” kata Nur Alam.

Gerakan salat Subuh berjamaah telah memasuki pekan ke-tiga. Meskipun jamaahnya masih fluktuatif, gubernur cukup puas. Apalagi jumlah jamaah sudah semakin bertambah. Meskipun dia sadar, masih banyak PNS untuk datang salat hanya karena terpaksa lantaran tidak ingin Tunjangan Penambah Penghasilan (TPP)-nya kena pemotongan. Hanya saja, ia tetap berharap kelak sudah menjadi panggilan iman. “Bila hal ini rutin dikerjakan, hati menjadi tawaddu dan istiqomah. Pikiran tenang, tubuh jadi terasa lebih sehat. Jadi tugas pembinaan, jangan diartikan bagaimana melaksanakan tugas pemerintah secara baik, namun dalam konteks yang lebih luas termasuk penguatan spiritual,” pesan Nur Alam.

Agar tugas pemerintah diberi keberkahan kata mantan Wakil Ketua DPRD Sultra ini, semuanya harus berjalan seimbang. Sebagai aparatur pemerintahan, pegawai harus memberikan pelayanan sebaik mungkin. Dalam hal ini bagaimana membangun hubungan dengan sesama manusia. Melalui gerakan salat berjamaah, pegawai bisa meningkatkan kualitas spiritualitasnya dengan Sang Pencipta. Untuk itulah, mindset tentang tugas seorang aparatur negara harus diubah.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra, H Lukman Abunawas mengatakan pembangunan tidak hanya bersifat fisik namun juga spiritual. Untuk mengimplementasikan kebijakan itu, pemerintah telah memulai gerakan ibadah. Pemerintah ingin melahirkan birokrat yang memiliki integritas sehingga masyarakat merasa nyaman. Makanya, gerakan ibadah ini nantinya akan diwajibkan bagi PNS non-muslim. Saat ini, pembahasannya masih digodok. Untuk memastikan hal itu, pemerintah telah menunjuk Asisten III, Ketut Puspa Adnyana sebagai koordinator. “Mekanisme pelaksanaan ibadahnya tetap dikembalikan masing-masing agama. Terutama mengenai waktu pelaksanaan dan lokasi. Hal ini sejalan dengan kebijakaan pembinaan mental spiritual yang dilakukan pak gubernur. Namun kepastiannya, kami masih menunggu laporan dari pak Asisten,” kata mantan Bupati Konawe ini.

Sesuai aturan tandas Ketua KONI Sultra ini, PNS yang tidak hadir akan diberi sanksi. Bagi PNS muslim, wajib mengikuti salat Subuh dan Jumat. Kalau tidak ikut salah satunya, TPP-nya selama seminggu akan dipotong. Begitupun dengan PNS yang beragama Kristen, Hindu dan Budha. Kalau tidak hadir melakukan ibadah bersama sesuai waktu dan lokasi yang ditentukan, maka TPP-nya akan dipotong. Bagi PNS yang tidak diwajibkan mengikuti kegiatan ibadah, tidak boleh seenaknya berkeliaran. Mereka harus tetap standby di Kantor.

“Jadi tidak ada alasan untuk tidak hadir. Kecuali sakit, izin resmi atau keluar dinas. Dengan adanya kebijakan ini, pelayanan semakin ditingkatkan. Tagline baru ini, semoga menjadi Sultra semakin diberi anugerah. Selain salat berjamaah, PNS diwajibkan mengikuti yasinan. Kewajiban ini tertuang dalam surat bernomor 450/191 tertanggal 12 Januari,” kata Jenderal PNS ini. (mal)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
To Top