KPUD Sultra Pastikan Pilkada Buton, Umar-Bakry Vs Kotak Kosong – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
HEADLINE NEWS

KPUD Sultra Pastikan Pilkada Buton, Umar-Bakry Vs Kotak Kosong

Ketua KPUD Sultra, Hidayatullah

Ketua KPUD Sultra, Hidayatullah

kendaripos.fajar.co.id,BUTON—Calon Bupati Buton Umar Samiun ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus hukum yang membelitnya tak lantas mengganggu tahapan Pilkada Buton. Semua tahapan berjalan normal. Kapasitasnya sebagai calon bupati pun tidak serta merta gugur karena statusnya masih tersangka.

Ketua KPU Sultra, Hidayatullah sudah mendapat informasi resmi terkait ditahannya Umar Samiun oleh lembaga antirasuah. “Statusnya kan masih tersangka. Walaupun berstatus terdakwa dan belum berkekuatan hukum tetap (incrah) maka penetapan tersangka dan penahanan tak dapat membatalkan pencalonan yang bersangkutan,” ujar pria yang karib disapa Dayat, Kamis (26/1) kemarin.

KPU Sultra memastikan Pilkada Buton tetap berjalan meski hanya ada paslon tunggal dan calon bupatinya sudah ditahan. Pergantian Umar Samiun pun tak dapat dilakukan. Dayat menjelaskan dalam PKPU, calon Bupati dibatalkan peserta Pilkada apabila melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman paling singkat 5 (lima) tahun.

BACA JUGA :  Ketua Umar Samiun, ADP Sekretaris Sudah Final

“Itu tertuang dalam PKPU Nomor 9 tahun 2016 perubahan ketiga PKPU Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan pada Pasal 88 ayat (1) huruf b. Jadi yang bersangkutan tetap sah menjadi calon. Untuk sisa tahapan kampanye akan dilakukan oleh calon wakil bupatinya,” jelasnya.

Parpol pengusung pun tidak diberi ruang oleh regulasi untuk melakukan pergantian calon Bupati. Dayat menjelaskan waktu untuk melakukan pergantian sudah tidak memungkinkan, karena saat ini pemungutan suara H-21 hari lagi. “Proses pergantian calon kepala daerah itu seharusnya 30 hari sebelum hari H, 15 Februari 2017,” ungkapnya.

BACA JUGA :  TOP! Ketua Umar Samiun, ADP Sekretaris

Mantan Ketua KNPI Sultra ini meluruskan informasi larangan kampanye mendukung kotak kosong yang dilakukan oleh KPU Buton. Menurutnya tidak ada larangan untuk itu, sepanjang masih sesuai ketentuan dan tidak beraroma SARA. “Meski tidak tertulis dalam aturan masyarakat atau kelompok dapat mengampanyekan kotak kosong. Tidak ada larang soal itu,” bebernya.

Di Pilkada Buton, paslon Umar Samiun-La Bakry hanya akan melawan kotak kosong. Untuk menentukan Umar-Bakry menang, paslon itu harus meraih 50 persen plus 1 dari suara sah. “Kalau lebih banyak yang mendukung kotak kosong maka Pilkada akan ditunda pada tahun 2018 dan tahapan akan dilakukan dari awal,” imbuh Dayat.

BACA JUGA :  Kepton No Problem, Tapi Persyaratannya Belum Juga Dilengkapi

Hal senada diungkapkan Komisioner Bawaslu Sultra, Munsir Salam. Kata dia, status tersangka tidak berimbas pada tahapan Pilkada. Tidak ada kaitannya. Kecuali, sudah punya berkekuatan hukum tetap. “Tahapan Pilkada Buton tetap saja berjalan. Begitu juga debat publiknya tetap diadakan,” ujar Munsir Salam, kemarin. Debat publik dapat dihadiri calon wakil bupati. Alasan Umar tidak hadir dapat ditoleransi karena berhalangan tetap. (yog)

Pasal 88
(1) Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai pes erta Pemilihan
oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, apabila :

b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) ta
hun atau lebih berdas arkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.





Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top