Terungkap! Ada Barang Bukti yang Disembunyikan Jaksa dalam Kasus Dahlan Iskan – Kendari Pos Online
Iklan DPRD Koni Sultra
HEADLINE NEWS

Terungkap! Ada Barang Bukti yang Disembunyikan Jaksa dalam Kasus Dahlan Iskan

KENDARIPOS.CO.ID Kesan bahwa jaksa memaksakan diri agar Dahlan Iskan bertanggung jawab atas pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim semakin terang benderang. Dalam sidang, terungkap bahwa jaksa ternyata menyembunyikan barang bukti penting dalam perkara Dahlan. Yakni, berita acara rapat umum pemegang saham (RUPS) 23 Mei 2002.

JPU-Lilik-Indahwati-Trimo-dan-Nyoman

Dokumen RUPS tersebut sangat penting dalam perkara Dahlan. Sebab, dalam dokumen itu tertuang persetujuan restrukturisasi atau konsolidasi aset dari pemegang saham PT PWU. Restrukturisasi aset tak lain merupakan pelepasan aset yang tidak produktif untuk dibelikan aset di tempat lain yang lebih bernilai.

Sebagai Dirut PT PWU, Dahlan tentu tunduk dan harus menjalankan semua keputusan RUPS. Upaya mengaburkan fakta melalui penyembunyian barang bukti itu terbongkar ketika kuasa hukum Dahlan diberi kesempatan untuk bertanya kepada saksi yang hadir. Dalam sidang lanjutan kemarin (24/1), jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan empat saksi.

Mereka adalah Makhfudz (mantan Kasubag Sengketa Hukum di Biro Hukum Pemprov Jatim), Emmy Krisnawati (mantan Kasubag Penghapusan Aset Biro Perlengkapan Pemprov Jatim), dan Syamsuddin (mantan Kasubag BUMD Biro Pere­konomian Pemprov Jatim). Mereka juga pernah masuk dalam tim restrukturisasi aset PT PWU.

Satu saksi lagi adalah Yatiningsih Madjid. Dia merupakan kepala cabang Satyatama Graha, perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan appraisal aset PT PWU. Nah, dugaan ketidakjujuran jaksa terungkap ketika kuasa hukum Dahlan, Agus Dwi Warsono, mengajukan pertanyaan kepada saksi Syamsuddin. Agus menanyakan poin ke-24 dalam berita acara pemeriksaan Syamsuddin.

Dalam berita acara yang dibuat penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim bernama Dewi Setiastoetik dan Eko Wahyudi itu, penyidik menunjukkan dokumen RUPS PT PWU Jatim pada 2001 dan 23 Mei 2002 kepada Syamsuddin. Dalam dokumen itu, terdapat perincian aset yang disetujui masuk dalam program restrukturisasi aset oleh pemegang saham PT PWU.

“Apakah saksi saat diperiksa ditunjukkan dan melihat sendiri dokumen RUPS tersebut?” tanya Agus. Syamsuddin menjawab iya. Sontak, jawaban Syamsuddin itu membuat Agus meradang. Dia langsung meminta izin kepada majelis hakim untuk menyampaikan keberatan.

Agus menyatakan, dalam sidang sebelumnya (20/1), di hadapan majelis hakim, JPU Trimo dan Lilik Indahwati mengaku tidak memiliki dokumen RUPS 23 Mei 2002. Jaksa menyatakan hanya mengantongi dokumen RUPS luar biasa (LB) tanggal September 2003.

Jaksa, rupanya, berniat menjadikan dokumen RUPSLB itu sebagai senjata untuk menghabisi Dahlan. Sebab, RUPSLB tersebut dilaksanakan pada September 2003 setelah adanya bukti penerimaan uang dari pihak pembeli aset. Dengan adanya penerimaan uang lebih dulu sebelum RUPS dilaksanakan, jaksa mengonstruksi seakan Dahlan menjual aset sebelum mendapat izin dari pemegang saham.

Padahal, keputusan RUPSLB itu hanya berisi penegasan penjualan sejumlah aset. Keputusan menjual aset-aset telah tertuang dalam RUPS-RUPS terdahulu, antara lain, RUPS 2001 dan 23 Mei 2002.

“Ini artinya ada ketidakjujuran dari JPU dalam mengungkapkan kebenaran materiil dalam sidang ini. Kami memohon kepada majelis hakim agar dokumen RUPS 23 Mei 2002 yang telah ditunjukkan ke para saksi ini dijadikan barang bukti,” ucap Agus. Sebab, di dalam daftar barang bukti, dokumen RUPS 23 Mei 2002 itu sengaja tidak dimasukkan.

Pengacara Dahlan lainnya, Indra Priangkasa, mengungkapkan, jaksa pasti punya bukti RUPS 23 Mei 2002. Sebab, dokumen itu diperlihatkan kepada sejumlah saksi saat proses penyidikan. Tidak hanya kepada Syamsuddin, tapi juga pernah ditunjukkan kepada saksi Imam Utomo (mantan gubernur Jawa Timur).

Indra menilai, dokumen tersebut sangat penting karena berisi izin restrukturisasi aset dari pemegang saham. Tanpa itu, Dahlan bisa dianggap melakukan tindakan korporasi tanpa dasar RUPS. Sebagaimana diketahui, dalam sebuah perseroan terbatas (PT), RUPS merupakan keputusan tertinggi.

JPU yang dikoordinatori Trimo sempat gelagapan mendengar temuan tim kuasa hukum Dahlan. Jaksa asal Ponorogo itu terlihat panik. Kedipan matanya mendadak bergerak cepat.

Entah sedang tidak menyimak jalannya sidang atau memang tidak berkonsentrasi, suami Lilik Mujiati itu sempat bertanya kepada Agus,
“Itu dokumen ditunjukkan pada saksi siapa?” ucapnya. Padahal, baru saja disampaikan Agus, penyidik Kejati menunjukkan dokumen RUPS 23 Mei 2002 kepada saksi Syamsuddin.

Hakim sempat menanyakan kepada tim kuasa hukum Dahlan apakah mengantongi bukti RUPS tersebut. Agus menjawab tidak memiliki. “Kami minim bukti, Yang Mulia. Sebab, semua sudah disita penyidik,” ujarnya.

Jika pihak Dahlan bisa mendapatkan bukti RUPS tersebut, justru aneh. Sebab, dokumen itu tentu harus dipegang PT PWU, sedangkan Dahlan sudah mundur dari PT PWU pada 2009. Tepatnya ketika dia dipercaya menjadi Dirut PLN. Jauh sebelum itu, Dahlan juga tidak banyak aktif di PWU karena harus melawan penyakit liver. Kondisi tersebut mengharuskan bapak dua anak tersebut berobat ke luar negeri.

Menyikapi tindakan jaksa yang menyembunyikan barang bukti, majelis hakim akhirnya meminta dokumen tersebut disertakan. “Diajukan saja ya dokumennya itu. Kalau pihak kuasa hukum ada, juga sertakan tidak masalah. Nanti kami yang menilai,” ujar Ketua Majelis Hakim Tahsin.

Ditemui setelah sidang, jaksa Trimo dan Lilik Indawati masih bersikeras bahwa pihaknya tidak memiliki barang bukti RUPS 23 Mei 2002. Kalau tidak mengantongi dokumen tersebut, mengapa penyidik bisa menunjukkannya kepada para saksi? Lilik menjawab seenaknya, “Itu (yang ditunjukkan penyidik kepada saksi, Red) hanya fotokopian,” ujarnya.

Lilik mungkin lupa bahwa sejumlah dokumen yang dijadikan bukti dalam sidang Dahlan juga berupa fotokopian yang dilegalisasi. Hal tersebut tergambar jelas dalam daftar barang bukti berkas perkara Dahlan.

Menurut Lilik, dokumen RUPS 23 Mei 2002 itu tidak berhubungan dengan aset Kediri dan Tulungagung. Padahal, sesuai dengan keterangan saksi, dalam dokumen RUPS itu, terdapat lampiran. Di dalam lampiran tersebut, ada perincian aset tidak produktif yang akan dikonsolidasikan (dilepas). Termasuk aset di bekas pabrik minyak di Kediri dan bekas pabrik keramik di Tulungagung.

Sementara itu, keterangan para saksi kemarin lagi-lagi banyak menguntungkan Dahlan. Tak ada peran dan kesalahan Dahlan yang diungkapkan saksi. Para saksi dari pemprov tersebut hanya mengaku pernah diundang tiga kali untuk menghadiri rapat restrukturisasi aset PWU oleh Wisnu Wardhana. Wisnu merupakan ketua tim restrukturisasi aset, tim penjualan aset, seka­ligus kepala biro aset PT PWU.

Hakim Tahsin sempat bertanya kepada para saksi mengenai peran Dahlan. ”Para saksi yang dari pemprov, apakah terdakwa (Dahlan Iskan) ini pernah memimpin rapat yang Saudara-Saudara ikuti?” tanya Tahsin. Tiga saksi dari pemprov kompak menjawab, tidak pernah.

Dari keterangan para saksi, aset PT PWU juga tidak bisa dikategorikan barang daerah. Sebab, penyertaan modal Pemprov Jatim ke PT PWU berupa saham. Berdasar Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (Kepmendagri dan Otoda) No 11/2001, uang dan surat berharga tidak bisa dikategorikan barang daerah.

Karena itu, aset PT PWU tidak termasuk barang daerah sehingga pelepasan aset PT PWU tentu harus tunduk pada UU Perseoran Terbatas (UU PT). Dalam rezim perseroan terbatas, tentu pelepasan aset cukup mendapat persetujuan pemegang saham lewat RUPS. Nah, keputusan pelepasan aset telah didapat direksi PT PWU melalui sejumlah RUPS, antara lain pada 2001 dan 23 Mei 2002. (Fajar/PS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
To Top