Mantan Bupati Konut Kembali Disidang, Jaksa Hadirkan Tiga Saksi – Kendari Pos Online
Iklan DPRD Iklan LA
Hukum & Kriminal

Mantan Bupati Konut Kembali Disidang, Jaksa Hadirkan Tiga Saksi

Aswad Sulaiman di persidangan di PN Kendari, Rabu (11/1).

Aswad Sulaiman di persidangan di PN Kendari, Rabu (11/1).

KENDARIPOS.CO.ID,KENDARIAgenda persidangan dengan terdakwa mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaeman kembali digelar di Pengadilan Tipikor Kendari, Rabu (11/1). Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Konawe dan Kejati Sultra, Suparji, SH serta Anton B. Silitonga, SH termasuk Eko Bambang, SH, menghadirkan saksi yakni, Siodinar yang diketahui sebagai kontraktor dalam pembangunan kantor Bupati Konut tahap III,  dan Rafiudin seorang PNS di Dinas PU Sultra (Ketua Pokja) yang menjadi  konsultan pengawas proyek.

Siodinar dalam keterangannya sempat membingungkan majelis hakim. Dia berulangkali menjelaskan, bahwa status dirinya dalam pengerjaan pembangunan kantor Bupati tahap III hanya sebatas pelaksana lapangan dan penyuplai material bangunan. Namun, Siodinar justru banyak tahu soal kontrak sampai proses penunjukan langsung dan administrasi lainnya. Ia memaparkan soal kontrak yang diteken oleh pihak PT Voni Bintang Nusantara dalam penyelesaian proyek. Siodinar menjelaskan, kontrak tersebut dimulai sejak tanggal 5 Mei dan berakhir di Desember 2011.

Menurut dia, yang bertandatangan dalam kontrak pekerjaan adalah Direktur PT VBN, Arnold Lili. Pengerjaan dilakukan dalam tiga tahap. Pertama oleh rekanan berbendera PT Mursal melalui proses penunjukan langsung yang direkomendasikan Pj Bupati, Hery Silondae. Hery meminta pada Kabag Pembangunan, bernama Abunawas untuk menunjuk PT Mursal. Karena tak selesai, pekerjaan tahap I itu lalu dilanjutkan oleh PT VBN dengan kontraktor bernama Siodinar. Pada Tahap II pekerjaan kembali dilanjutkan oleh PT VBN. “(Arnold Lili) yang terjun langsung waktu itu. Jadi saya tidak terlibat lagi,” kata Siodinar, kemarin.

Pada pekerjaan tahap III, Siodinar mengaku tak memiliki peran sama sekali. Sejak awal pekerjaan, dia bisa dikatakan hanya sebagai mandor. Hanya orang yang menyediakan dan membeli material untuk konstruksi tanpa ada surat kuasa sama sekali. “Pembangunan kantor Bupati tahap III dilaksanakan dengan penunjukan langsung berdasarkan surat yang dibuat Kuasa Pengguna Anggaran, Yani Sumarata tertanggal 27 April, 2011 . Waktu itu sebelum penandatanganan, Yani Sumarata sebagai KPA, memanggil saya untuk bertemu Pak Aswad,” ungkapnya.

Di kantor bupati, Aswad, Yani dan Siodinar membahas soal penunjukan langsung proyek tersebut. Aswad menunjuk PT VBN selaku pengerjaan kontruksi lanjutan berdasarkan surat penunjukan yang dibuat Yani Sumarata. “Pak Yani waktu itu bawa amplop soal penunjukan langsung. Nah, disitulah terjadi penandatanganan yang dilakukan oleh Pak Aswad,” beber Siodinar di hadapan Majelis Hakim, Irmayanti, SH.

Terungkap, Ada juga item pekerjaan yang tidak termasuk dalam kontrak. Seperti jalan depan yang dibangun dan beberapa interior. Menurut Siodinar pengerjaan tersebut atas perintah Aswad Sulaeman. Razak Naba, SH, Pengacara Aswad membantah pernyataan tersebut. Sebab, Razak mengaku punya bukti kuat. Faktanya waktu Siodinar mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Unaaha, terkait betul tidaknya kelebihan item pekerjaan yang diduga atas perintah bupati, tidak dikabulkan. Siodinar kalah dan gugatan itu tidak terbukti di hadapan pengadilan saat putusan.

“Kami cuma menegaskan, kalau memang betul yang dikatakan itu, mengapa dalam gugatan perdata itu, dia (Siodinar) kalah. Ini hanya untuk meluruskan Yang Mulia,” jelas Razak. Sementara dua saksi lainnya yang bernama sama, Rafiudin hanya membahas soal pembuatan kontrak pekerjaan tersebut pada tahun 2011 dan tugas mereka dalam mengawasi proses pengerjaan sejak awal hingga selesai.

Untuk diketahui, kelebihan pembayaran proyek pembangunan tahap III kantor bupati bermula dari informasi Abas, seorang yang bertugas di Bagian Keuangan Pemkab Konawe Utara. Dana yang seharusnya ditransfer ke rekening PT VBN bernilai Rp 3 miliar lebih, justru menjadi Rp 6 miliaran.

Dia lalu memberitahu Aswad sebagai bupati saat itu. Aswad lalu meminta Siodinar berkoordinasi kepada Yani Sumarata. Akibat kelebihan tersebut, kerugian negara mencapai Rp 2,3 miliar sesuai hasil audit BPK. Dalam persidangan kemarin, saksi lain bernama Gina Lolo, mantan Kuasa BUD Konut sebenarnya diagendakan memberi kesaksian. Namun sedang melakukan perjalanan dinas di luar kota, dia pun batal memberikan kesaksian. (b/ade)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Iklan Catur
To Top