Pejabat Eselon III dan IV Pemprov Diseleksi – Kendari Pos Online
Iklan DPRD Koni Sultra
Sulawesi Tenggara

Pejabat Eselon III dan IV Pemprov Diseleksi

Kepala BKD Sultra, Hj Endang Nur Abbas

Kepala BKD Sultra, Hj Endang Nur Abbas

KENDARIPOS.CO.ID,KENDARI–Status para pejabat eselon III dan IV dalam komposisi birokrasi pemerintahan Gubernur Sultra, H. Nur Alam akan ditentukan pekan ini. Proses penggodokan susunan jabatan SKPD telah masuk tahap akhir. Selasa 910/1) hari ini, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Sultra akan memulai fit and proper test. Untuk itulah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, Hj Nur Endang Abbas meminta SKPD yang merasa belum mengajukan susunan perangkat jabatan segera disetor. Pasalnya, deadline waktu penyerahan berkasnya paling lambat tanggal 9 Januari, kemarin..

Mantan Ketua KNPI Sultra ini memastikan tidak akan menunggu usulan SKPD benar-benar lengkap. Bila tidak diserahkan sampai batas waktu, tahap penggodokan jabatan eselon III dan IV ini tetap akan dilanjutkan. Sebagai konsekuensinya, usulan perubahan jabatannya terpaksa ditunda. Untuk sementara, struktur jabatan masih menggunakan susunan lama. Ini artinya, jabatan yang ada tinggal dikukuhkan saja. “Insya Allah, pekan ini sudah bisa dilantik. Makanya, kami tidak menunggu lagi usulan dari SKPD. Jadi hanya berkas masuk yang kami tindak lanjuti. Yang belum masuk, nanti menyusul belakangan. Hingga kini, sudah ada 26 SKPD yang mengajukan setelah berkas Dinas Kesehatan kita terima hari ini (kemarin),” kata Sekretaris Baperjakat Sultra, Senin (9/1).

Sesuai tahapan kata mantan Sekretaris Bappeda Sultra, pelaksanaan fit and profer tes akan dilaksanakan hari ini. Jadwal pelaksanaannya akan dioptimalkan sehari. Bila belum selesai, waktunya ditambah. Setelah itu, susunan jabatannya baru difinalkan. Tak heran, ia cukup yakin pelaksanaan pelantikan bisa digelar pekan ini. Apalagi tahapan jabatan eselon III dan IV tak perlu melalui lelang jabatan dan asesmen layaknya jabatan eselon II. “Untuk jabatan eselon III dan IV, tahapannya relatif singkat. Cukup tahapan fit and proper tes saja. Kalau sudah rampung, Baperjakat akan merekomendasikan ke gubernur untuk dikaji sebelum ditetapkan,” jelas mantan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Sultra ini.

Penyusunan perangkat dan susunan jabatan kata Endang sudah menjadi prioritas pemerintah. Makanya, bulan Januari ini seluruhnya bisa dirampungkan. Apalagi hal ini berhubungan dengan pembagian tupoksi masing-masing SKPD. Pemerintah dituntut memaksimalkan kinerja. Terlebih banyak program pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 yang harus dirampungkan. Sementara efektivitas waktu menyelesaikan program prioritas pemerintah, tidak cukup dari dua tahun.

“Atas berbagai pertimbangan itu, kami memberi perhatian besar. Makanya, Baperjakat tidak perlu menunggu seluruh usulan SKPD lengkap. Kalau tidak diajukan, berarti tidak ada perubahan. Kan, tinggal ditetapkan saja. Kalau ada perubahan, prosesnya belakangan. Apalagi Baperjakat masih akan mempersiapkan lelang jabatan bagi SKPD yang dipimpin pelaksana tugas (plt),” pungkas Hj Nur Endang. (amal)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
To Top