Gaji PNS Pemprov Belum Dibayar – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Metro Kendari

Gaji PNS Pemprov Belum Dibayar

Gubernur Nur Alam bersama aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemprov Sultra

Gubernur Nur Alam bersama aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemprov Sultra

kendaripos.fajar.co.id,KENDARI–Pengawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemprov Sultra ternyata belum menerima pembayaran gaji hingga di pakan kedua Januari 2017.  Padahal, normalnya gajian dilakukan pada awal bulan. Namun sampai tanggal 9 Januari (kemarin) belum ada tanda-tanda. “Bahkan kami dengar-dengar, jadwal pembayaran gaji baru bisa dilakukan tanggal 15 Januari,” celutuk seorang PNS sambil berlalu.

Para pamong pun berharap agar Pemprov Sultra segera merespon dengan mempercepat proses pembayaran gaji bulan Januari ini. “Kebutuhan makan dan pembayaran listrik, air sertal lainnya tidak bisa ditunda-tunda,” timpal PNS lainnya.

BACA JUGA :  Belum Gajian, PNS Pemkot Kendari Diminta Bersabar

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra, Hj. Isma mengaku terkejut saat mengetahui kondisi tersebut. Sebab sepengetahuannya, pembayaran gaji telah dimulai sejak tanggal 3 Januari 2017. Sayangnya, ia belum bisa mau memberikan penjelasan lebih. Ia mengaku belum menerima laporan dari bawahannya. “Maaf, saya lagi rapat. Nanti saya jelaskan. Saya harus kroscek SKPD mana yang belum mencairkan gaji bulan Januari. Pembayaran telah dimulai pada hari pertama masuk kerja. Kalau memang ada kendala, nanti akan dipercepat,” kata mantan Kepala BPKAD Konawe Selatan itu saat dihubungi, Senin (9/1).

BACA JUGA :  Belum Gajian, PNS Pemkot Kendari Diminta Bersabar

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sultra, Muhammad Taufan Alam menyesalkan keterlambatan pembayaran gaji tersebut. Menurutnya, Pemda dianggap lamban mempersiapkan pembayaran. Padahal hal ini bisa diantisipasi sejak bulan Desember lalu. Tidak hanya pembayaran gaji, namun juga menyangkut pengukuhan jabatan di lingkup SKPD provinsi. Mekanisme pembayaran gaji, harus merinci susunan jabatan. Sementara saat ini, jabatan yang ada telah demisioner sejak adanya regulasi baru.

“Saya kira, proses kerja tim pengelolaan keuangan dan Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat) yang lamban. Masalahnya, sudah sudah sangat kompleks lantaran kerja pemerintah tidak terkoordinasi dengan baik. Harusnya, pengukuhan struktur kelembagaan dan susunan pejabatnya tuntas pada bulan Desember. Dengan begitu, tidak perlu lagi ada kejadian ini,” sindir politisi Partai Demokrat ini, kemarin.

BACA JUGA :  Belum Gajian, PNS Pemkot Kendari Diminta Bersabar

Mantan legislator DPRD Muna ini mendesak, pengukuhan susunan jabatan segara ditetapkan. Dengan begitu, tidak perlu lagi ada penundaan pembayaran gaji. Apalagi banyak kebutuhan hidup yang mendesak dan harus terpenuhi. Makanya, ia memberikan deadline waktu hingga tanggal 15 Desember. Bila belum terealisasi, ia akan menggunakan hak sebagai anggota dewan melakukan pemanggilan terhadap instansi terkait. (amal)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top