KPK Habiskan Anggaran Rp843.9 Miliar di Tahun 2016 – Kendari Pos Online
Nasional

KPK Habiskan Anggaran Rp843.9 Miliar di Tahun 2016

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Agus Rahardjo (tengah) didampingi para Wakil Ketua Laode Muhammad (kiri), Alexander Marwata (kedua kiri), Basaria Panjaitan (kedua kanan) dan Saut Situmorang melambaikan tangan di Gedung KPK di Jakarta, Senin (21/12). Mereka dilantik Presiden Jokowi sebagai pimpinan KPK periode 2015-2019. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama/15

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Agus Rahardjo (tengah) didampingi para Wakil Ketua Laode Muhammad (kiri), Alexander Marwata (kedua kiri), Basaria Panjaitan (kedua kanan) dan Saut Situmorang melambaikan tangan di Gedung KPK di Jakarta.

KENDARIPOS.CO.ID,JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis capaian dan kinerja mereka sepanjang tahun 2016.

Ketua KPK, Ketua KPK, Agus Rahardjo menjelaskan, KPK sebagai salah satu lembaga penegak hukum, berusaha senantiasa menjaga kinerja dalam hal pencegahan, penindakan, maupun kelembagaan.

Sejak lembaga ini berdiri, Laporan Keuangan KPK selalu memiliki Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Demikian juga dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP), selama enam tahun sejak tahun 2010, KPK memperoleh Nilai A.

KPK juga meraih penghargaan peringkat pertama Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2016 kategori Lembaga Non Struktural (LNS) dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

Dari segi kelembagaan, seluruh kegiatan KPK tahun 2016 dilakukan menggunakan anggaran yang berasal dari APBN, yaitu sebesar Rp991,8 miliar rupiah. Penyerapan anggaran pada tahun ini sebesar Rp843,9 miliar rupiah atau sekitar 85,09 persen.

Untuk sarana dan prasarana, kami bersyukur Gedung KPK telah berdiri dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo bertepatan pada HUT KPK ke-12 pada 29 Desember 2015. Secara bertahap, KPK telah menempati gedung baru tersebut.

Saat ini, tengah dilakukan pengerjaan tahap akhir bagian interior gedung utama sehingga pada 2017 seluruh pegawai KPK akan menempati gedung baru tersebut, dan pembangunan gedung penunjang yang nantinya akan diperuntukkan salah satunya untuk rumah tahanan.

Untuk sumber daya manusia, tahun ini telah diisi tiga posisi jabatan struktural, yaitu; Kepala Biro Humas, Kepala Biro SDM, serta Direktur Penelitian dan Pengembangan. Jumlah total pegawai KPK pada tahun 2016 sebanyak 1.124 pegawai, termasuk di dalamnya 139 penyelidik, 96 penyidik dan 80 penuntut umum.

Dari segi pencegahan, KPK terus meningkatkan peran strategisnya dalam perbaikan sistem pemerintahan. Untuk itu, KPK melakukan pendampingan kepada sejumlah provinsi melalui program Koordinasi dan Supervisi Bidang Penindakan dan Pencegahan Terintegrasi agar pemberantasan korupsi lebih efektif dan efisien.

Adapun enam provinsi yang didampingi, yakni tiga daerah dengan tingkat kerawanan korupsi yang berulang, yakni Sumatera Utara, Riau, dan Banten, serta tiga daerah otonomi khusus yakni Aceh, Papua dan Papua Barat.

Dalam perjalanannya, ada tiga daerah yang kemudian meminta KPK untuk mendampingi agar proses perbaikan di daerahnya juga berjalan dengan baik, yakni Bengkulu, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur. Sehingga pada 2016 ini, KPK mendampingi 9 provinsi dalam program tersebut.

Pada program ini, KPK mendorong daerah tersebut untuk melakukan perbaikan sistem, khususnya pada tata kelola anggaran, perencanaan dan pendirian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain itu, KPK juga mendorong daerah agar mengadopsi praktik terbaik tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-government) pada daerah tersebut.

Misalnya, program milik Provinsi Jawa Barat pada bidang perencanaan anggaran, penyelenggaraan PTSP, pengelolaan pajak kendaraan bermotor (PKB), dan implementasi Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP); serta aplikasi perencanaan dan penganggaran keuangan Pemkot Surabaya dan aplikasi perizinan terpadu milik Pemkab Sidoarjo.

Melalui Koordinasi dan Supervisi pula, KPK juga menyasar sektor strategis lainnya. Tahun 2016, KPK turut mengawal implementasi dana desa di seluruh Indonesia, dan mendorong daerah untuk merealisasikan Program Poros Sentra Layanan Pelatihan dan Pemberdayaan TKI Terintegrasi di 4 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB dan NTT.

Perbaikan pada sektor swasta dan politik juga tidak luput dari perhatian KPK. Keduanya merupakan sektor strategis, dimana pembenahan keduanya akan membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Pada sektor swasta, KPK menginisiasi gerakan Profesional Berintegritas (PROFIT) untuk mendorong dunia usaha terbebas dari praktik koruptif. Ini merupakan gerakan kolaboratif bersama para pemangku kepentingan untuk mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, menghapus praktik pemberian uang pelican dan suap, serta melaporkan indikasi tindak pidana korupsi seperti pemerasan dan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum regulator dan penegak hukum.

Di sisi lain, PROFIT juga mendorong penegak hukum untuk mengatasi pungli, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik serta meningkatkan efektivitas pengaduan masyarakat.

Sedangkan pada sektor politik, KPK menerbitkan Naskah Kode Etik Politisi dan Partai Politik, serta Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia. KPK berharap, panduan ini dapat diadopsi oleh partai politik dalam melakukan perbaikan pada tata kelola partai politik.

Di sektor ini, KPK juga melakukan pendidikan politik bagi para pelajar dan mahasiswa sebagai aktor politik masa depan melalui Kelas Politik Cerdas dan Berintegritas (Kelas PCB) di sembilan provinsi, antara lain Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Aceh, Banten, Jawa Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, dan Papua Barat. (iad)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top