Jaksa Masuk Desa Bakal Sasar Butur – Kendari Pos Online
Koni Sultra
Iklan DPRD
Buton Utara

Jaksa Masuk Desa Bakal Sasar Butur

KENDARIPOS.CO.IDBURANGA-Kejaksaan Negeri (Kejari)  Muna memastikan bakal bergerilya memasuki daerah pedesaan di Kabupaten Buton Utara dalam rangka menjalankan program “Jaksa Masuk Desa”. Hal tersebut  sengaja dilakukan lembaga Korps Adiyaksa itu,  untuk mengawal sekaligus memastikan apakah  penggunaan  dana desa oleh para kepala desa telah sesuai  prosesur atau belum.

Badrut Tamam

Badrut Tamam

Kepala Kejaksaan Negeri Muna,  Badrut Tamam menyatakan, siap menjalankan seluruh program yang dicanangkan Kejati Sultra ditahun 2017.  Salah satunya, kata dia,  jaksa masuk desa untuk mengawal pembangunan di daerah pedesaan. Mantan Koordinator Kejati Sumatera Barat itu berharap, di  Buton Utara banyak desa  yang siap mendeklarasikan diri akan memerangi korupsi. Menurutnya, untuk Kabupaten Muna sudah ada satu desa menyatakan siap mendeklarasikan diri sebagai desa yang bebas akan korupsi.

BACA JUGA :  Tujuh Bulan Menjabat, Tujuh Objek Pembangunan Diletakkan

“Saya berharap kepala desa di Buton Utara lebih pro aktif menyambut program jaksa masuk desa. Untuk bersama-sama memerangi korupsi. Kalau bisa tidak hanya satu desa, tetapi seluruh desa yang ada. Sebagaimana program Kejati Sultra saya siap menjalankannya dalam mengawal pembangunan pedesaan  di Buton Utara salah satunya untuk memastikan penggunaan dana desa sesuai regulasi atau tidak,”  ujar Badrut Tamam.

BACA JUGA :  Warga Butur Patungan Bangun Panggung Deklarasi Paslon Abu Hasan-Ramadio

Sementara itu, Bupati Buton Utara, Abu Hasan mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara tahun 2017 telah ditetapkan sebesar Rp 603 miliar. Salah satu pagu anggaran yang cukup besar diporsikam untuk mengoptimalkan pembangunan pedesaan  sebesar Rp 42 Miliar diporsikan untuk membiayai  pembangunan  di 78 desa yang  ada di Buton Utara. Menurutnya, pembangunan Indonesia harus diawali dari pedesaan, dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih harus melibatkan penegak hukum.

BACA JUGA :  Biaya Pilkades Butur Ditanggung APBD

“Sinergitas dengan Kejari Muna terus ditingkatkan. Dalam rangka untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bersih tanpa korupsi. Salah satunya kami telah menyelenggarakan rapat koordinasi  mengundang Korp Adiyaksa sebagai pemateri di hadapan para kepala desa,  untuk memberikan penjelasan terkait tata kelola penggunaan dana desa,” tandasnya. (Hadrian)

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
To Top