Belum Ada Juknis, 3900 Guru Honor di Sultra Terancam Tak Gajian – Kendari Pos Online
Edukasi

Belum Ada Juknis, 3900 Guru Honor di Sultra Terancam Tak Gajian

Guru se Sultra usai apel bersama di kantpor Gubernur Sultra, pekan lalu.

Guru se Sultra usai apel bersama di kantor Gubernur Sultra, Kamis (5/1/2017).

KENDARIPOS.CO.ID,KENDARI–-Sebanyak 3.900 guru honorer SMA/SMK terancam tak gajian. Hingga kini, pemerintah pusat belum memberi jawaban terkait pengalihan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Padahal petunjuk teknis (Juknis) ini akan menjadi acuan Pemprov Sultra menyisihkan anggaran tambahan bagi gaji guru honorer maupun tenaga administrasi pendidikan. Apalagi dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang dialokasi setiap tahun terpaksa harus dialihkan menutupi gaji guru. Pasalnya, porsi gaji guru atau tenaga adminstrasi yang dianggarkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) pun tidak mencukupi.

Di sisi lain, rencana Pemprov Sultra menyeleksi ulang tenaga honorer tak kunjung dirampungkan. Untuk mengurangi beban anggaran, rekrutan lebih diprioritaskan pada honorer yang telah mengantongi Surat Keputusan (SK) bupati/wali kota atau K2. Bila dianggap masih kurang, barulah Pemprov mengakomodir pegawai honorer non-K2 (status pengabdian). Padahal sekitar SK 90 persen tenaga honorer yang urusannya dialihkan ke provinsi, hanya ditandatangani Kepala Sekolah.

“Pemerintah pusat telah memberi sinyal, tapi sampai saat ini Juknisnya belum ada. Makanya, kami belum memastikan. Apalagi anggaran gaji guru honorer memang tidak dialokasikan di APBD 2017. Sebab dalam penyerahan guru SMA/SMK tidak menyebutkan guru honorer. Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014, hanya mencantumkan guru atau staf tata usaha yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Makanya, dalam pembahasan APBD hal ini tidak sempat dibahas,” kata H. Damsid, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra, akhir pekan lalu.

Bila dikalkulasi kata mantan Dekan Fisip Universitas Halu Oleo (UHO), dana BOS masih cukup untuk membiayai gaji honorer. Total anggaran BOS tahun 2017 ini sebesar Rp 586 miliar. Namun dana ini tidak hanya diperuntukan bagi SMA/SMK, namun juga setingkat SMP dan SD. Untuk itulah, perlu ada Juknis agar beberapa porsi anggaran tersebut bisa disisihkan untuk membayar gaji guru honorer. Atas dasar itu, pihaknya telah mengusulkan tambahan porsi gaji guru honorer. Bila sebelumnya, hanya 5 persen diusulkan menjadi 10 persen.

“Sebenarnya, kami sempat menyisihkan dana BOP. Tapi karena DAU gaji guru mengalami devisit, maka kami tidak bisa bereksperimen. Sebab dananya, kami alihkan menutupi pembayaran gaji. Makanya, kami usulkan ada tambahan untuk gaji guru honorer. Selain itu, kami juga akan melakukan seleksi terhadap guru honorer yang diajukan. Untuk tahap awal, perekrutannya diprioritaskan untuk K2. Kendati demikian, pemerintah tetap membuka peluang bagi non-K2,” jelas Damsid.

Untuk memvalidasi guru honorer, ia mengaku telah menginstruksikan Kepala Sekolah segera menyerahkan datanya. Dengan begitu, proses verifikasi bisa dilaksanakan. Sebab pemerintah terus dikejar waktu karena harus dituntaskan pada bulan Januari ini juga. Makanya, ia meminta para Kepala Sekolah segera menyerahkan data tersebut. Meskipun telah dialihkan ke provinsi, namun tak berarti urusan pengelolaan kewenangan SMA/SMK bakal semakin rumit, justru sebaliknya. Pengurusan administrasi dan lainnya jauh lebih mudah. Tenaga pengajar atau staf tata usaha tak perlu lagi berurusan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten/Kota. Namun cukup rekomendasi Kepala Sekolah, sudah bisa ditindaklanjuti. (amal)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top