Di Kolut Paling Banyak Pelanggaran Pilkada, Bombana Terendah – Kendari Pos Online
Iklan DPRD Koni Sultra
Politik

Di Kolut Paling Banyak Pelanggaran Pilkada, Bombana Terendah

 

mantan-napi-nyalon-di-pilkada-seolah-bangsa-ini-kehabisan-pemimpin

KENDARIPOS.CO.ID,KENDARIMerujuk Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) Bawaslu, semua daerah Pilkada serentak 2017 di Sultra dinilai rawan, baik dari dimensi integritas penyelenggara, kontestasi maupun partisipasi pemilih.

IKP versi Bawaslu itu sudah terbukti. Versi Bawaslu Sultra empat daerah paling menonjol tingkat kerawanannya sehingga berujung pada temuan dan laporan pelanggaran Pilkada.

Empat daerah itu yakni Kolaka Utara (Kolut), Buton, Kota Kendari dan Buton Selatan (Busel). Jumlah temuan dan laporan pelanggaran mencapai 76 kasus. Data Bawaslu menunjukkan Kolut paling terbanyak, yakni 21 kasus, disusul Buton sebanyak 15 kasus, Pilwali Kota Kendari dan Busel masing-masing sebanyak 10 kasus.

Kemudian tiga daerah lainnya seperti Muna Barat (Mubar) 8 kasus, Buton Tengah (Buteng) 9 kasus dan di Bombana paling sedikit. Hanya terdapat 3 kasus temuan dan laporan pelanggaran Pilkada 2017.

Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu mengatakan trend pelanggaran atau temuan didominasi pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 18 kasus, pelanggaran administrasi sebanyak 13 kasus, dan dugaan pelanggaran pidana yang diregistrasi sebanyak 12 kasus penyelidikan. Namun belakangan dihentikan sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) karena dianggap tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu. “Sisanya pelanggaran kode etik dan laporan perusakan Alat Peraga Kampanye,” ujarnya, Jumat (6/1) kemarin.

Nah, dari data tersebut, beberapa daerah yang dianggap rawan dan perlu perhatian lebih dari Bawaslu dan Panwaslu adalah Kolut, Buton, Kendari dan Busel. Kendati demikian, menurut Hamiruddin Udu, banyaknya temuan dugaan pelanggaran di Kolut justru menunjukan, bahwa Panwaslu disana lebih aktif dalam melakukan pengawasan di lapangan. “Mereka juga bisa bersinergi dan melibatkan masyarakat secara baik, sehingga banyak pelanggaran terdeteksi,” bebernya.

Untuk mengantisipasi tumbuhnya pelanggaran ke depan, maka Bawaslu akan meningkatkan frekuensi sosialisasi terkait aturan Pilkada, agar masyarakat tahu dan paham apa saja pelanggaran yang biasa terjadi dalam upaya memenangkan salah satu paslon. “Selain sosialisasi, perlu ada langkah-langkah pencegahan yang secara terus menerus. Untuk itu, dibutuhkan juga partisipasi masyarakat,” tutupnya. (helson)

Temuan dan Laporan Pelanggaran Pilkada 2017

Daerah Jumlah

Kolaka Utara (Kolut) 21 kasus
Buton 15 kasus
Kota Kendari 10 kasus
Buton Selatan (Busel) 10 kasus
Muna Barat (Mubar) 8 kasus
Buton Tengah (Buteng) 9 kasus
Bombana 3 kasus

Total 76 kasus

-Trend pelanggaran atau temuan didominasi pelanggaran ASN
-Jumlahnya sebanyak 18 kasus
– Ada pula pelanggaran administrasi sebanyak 13 kasus
-Dugaan pelanggaran pidana yang diregistrasi sebanyak 12 kasus -Dihentikan sentra Gakkumdu karena dianggap tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu
-Sisanya pelanggaran kode etik dan laporan perusakan APK

Sumber : Bawaslu Sultra

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
To Top