Kajari Muna Akan Tindak PNS yang ‘Bermain’ Proyek di Butur – Kendari Pos Online
Koni Sultra
Iklan DPRD
Buton Utara

Kajari Muna Akan Tindak PNS yang ‘Bermain’ Proyek di Butur

KENDARIPOS.CO.ID BURANGA- Kunjungan Kepala Kejaksaan Negeri Muna, Badrut Tamam di Kabupaten Buton Utara membawa angin segar bagi pengawalan pembangunan daerah yang resmi menjadi otonomi baru  tahun 2007  silam itu. Kepala Korps Adiyaksa menaungi, Butur, Muna dan Muna Barat itu pun menitipkan pesan  kepada pegawai negeri sipil dan pejabat negara lingkup Butur agar patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan tidak menambah kegiatan sampingan  dengan terlibat dalam pengurusan proyek untuk menambah pundi-pundi keuangannya. Pihaknya, tak menampik ada oknom aparatur sipil negara disinyalir bermain proyek.

Badrut Tamam

Badrut Tamam

Badrut Tamam menegaskan, PNS dan Pejabat negara yang mencakup Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan tak dibenarkan  bermain proyek dan jika terbukti itu merupakan tindak pidana. Menurutnya, regulasi larangan itu sangat jelas.

BACA JUGA :  Tingkatkan SDM Putra Daerah, Butur Gelontorkan Rp 1,5 Miliar Untuk Beasiswa Pendidikan

“Kejaksaan Negeri Muna akan menindak tegas pejabat negara dan PNS di Butur  jika dalam penyelidikan terbukti terlibat bermain proyek. Kalau swadaya kelola itu diperbolehkan.  Ini merupakan komitmen saya dalam mengawal pembangunan di Buton Utara sebagaimana program TP4D yang dicanangkan,” tegas Kajari Muna, Badrut Tamam saat ditemui usai menghadiri rapat koordinasi Pemerintah Daerah dan Desa bersama forum komunikasi pemimpin daerah di Aula Bappeda Butur, Rabu (28/12).

BACA JUGA :  BPMD Butur Bentuk BUMDes

Mantan Koordinator  Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat ini menyebutkan, selama menjabat sebagai Kajari Muna  sembilan bulan terakhir sebanyak 13 pejabat berhasil dijadikan tersangka dan dijebloskan dalam jeruji besih akibat melakukan tindak pidana korupsi. Menurutnya, terjadinya tindak pidana korupsi akibat didorong sikap pejabat atapun aparatur sipil negara yang tak merasa  bersyukur atas apa yang telah mereka mililki.   “Tak hanya itu Kejari Muna berhasil mengamankan uang negara sebesar Rp 2,4 miliar selama tahun 2016,” katanya.

BACA JUGA :  Subsidi Dicabut, Ferry Rute Amolengo-Labuan Dialihkan Layani Kamaru-Wanci

Sementara itu, Bupati Buton Utara, Abu Hasan mendukung penuh penegakan hukum yang dijalankan Kejari Muna. Menurut Mantan Karo Humas Pemprov Sultra ini, Pemda tak ada alasan untuk tak mendukung penegakan hukum sebagai bentuk keseriusan pihaknya meningkatkan sinergitas bersama lembaga Korps Adiyakssa itu, demi mewujudkan pembangunan daerah secara maksimal  melalui pelaksanaan roda pemerintahan yang bersih berdasarkan regulasi peraturan perundang-undangan . (Hadrian)

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
To Top