Kades di Butur Dituntut Profesional Kelola Dana Desa – Kendari Pos Online
Iklan DPRD
Buton Utara

Kades di Butur Dituntut Profesional Kelola Dana Desa

KENDARIPOS.CO.ID BURANGA -Menyonsong tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Buton Utara mulai berbenah dan mempersiapkan segala langkah strategies untuk mewujudkan penggunaan anggaran dana desa yang tepat sasaran dan bersih.

Bupati Buton Utara, Abu Hasan saat memberikan sambutan dalam rakor bersama mewujudkan pemerintahan desa yang baik dan bersih di Aula Bapedda Butur, Selasa (27/12)

Bupati Buton Utara, Abu Hasan saat memberikan sambutan dalam rakor bersama mewujudkan pemerintahan desa yang baik dan bersih di Aula Bapedda Butur, Selasa (27/12)

Sebagai bentuk keseriusan untuk mewujudkan itu semua,  daerah yang dinahkodahi Abu Hasan itu menggandeng pihak penegak hukum dihadirkan untuk memberikan penjelasan terkait tata kelola  dana desa yang benar kepada 87 kepala desa (Kades) di Butur melalui Rapat Koordinasi (rakor) bersama  mewujudkan pemerintahan desa yang baik dan bersih yang digelar Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMD) daerah setempat  di Aula Bapedda Butur, Selasa (27/12).

Mereka adalah Kepala Kejaksaan Negeri Raha Badrut Tamim, Kasubag Sumda Polres Muna Kompol Kukuh Budiono mewakili Kapolres dan Kepala Pengadilan Raha hadir di Butur dalam kapasitas sebagai pemateri untuk memberikan penjelasan terkait tata kelola  anggaran dan ancaman hukuman yang dijatuhkan bagi para Kades jika salah dalam menggunakan anggaran.

BACA JUGA :  Pembom Ikan Marak di Butur, Tapi Baru Satu Pelaku yang Ditangkap

Tak hanya itu, untuk memompa wawasan kebangsaan para kepala desa, Pemda Butur  juga menghadirkan Dandim 1416/Muna Letkol Arh Hendra Gunawan sebagai pemateri.  Rapat koordinasi  bersama tersebut dibuka langsung Bupati Buton Utara, Abu Hasan. Turut dihadiri Wakil Bupati Butur Ramadio dan Ketua DPRD Buton Utara Rukman Basri.

Bupati Buton Utara, Abu Hasan dalam sambutannya menuturkan, kegiatan rakor merupakan momentum yang tepat untuk mengevaluasi kinerja  aparatur pemerintah desa menjelang berakhirnya tahun 2016.  Sekaligus, kata Abu Hasan,  mempersipakan program prioritas menyongsong tahun 2017 mendatang. Menurutnya,  salah satu langkah konkret  mewujudkan pemerintahan desa yang bersih pemahaman kepala desa terkait tata kelola penggunaan anggaran dana desa harus terus digenjot salah satunya melalui rakor dengan menghadirkan pemateri yang kapabel.

BACA JUGA :  Mulai Tak Sejalan, PDIP Pertanyakan Komitmen Parpol Pendukung Abu Hasan-Ramadio

“Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bersih para kepala desa harus profesional dalam mengelola anggaran dana desa yang digelontorkan sehingga tepat sasaran,” ujar Abu Hasan saat memberikan sambutan dalam rakor bersama mewujudkan pemerintahan desa yang baik dan bersih di Aula Bapedda Butur, Selasa (27/12).

Menurut Mantan Karo Humas Pemprov Sultra ini, pembangunan Indonesia harus dimulai dari desa sebagaimana nawacita Presiden Jokowi.  Olehnya itu, ia menghimbai kinerja aparatur pemerintah desa harus dioptimalkan semaksimal mungkin sehingga dana yang digelontorkan dapat tepat sasaran dan mampu menekan angka kemiskinan di desa masing-masing.

BACA JUGA :  Penyerahan SK Bidan PTT Butur Baru Sekedar Janji

“Insya Allah Maret 2017 mendatang. Sebanyak 43 desa di Butur turut ambil  bagian dalam pemilihan kepala desa. Olehnya itu, salah satu sasarannya kegiatan rakor hari ini mematangkan persiapan untuk mewujudkan pemilihan kepala desa yang aman dan demokratis. Tentunya, saya menghimbau kepada calon kepala desa terkhusus yang  incumbent tak  memanfaatkan dana desa untuk kepentingan pencalonannya kembali,” terang Abu Hasan.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMD) Buton Utara, Tasir  menuturkan, rakor   mewujudkan pemerintah desa yang baik dan bersih menuju pemilihan kepala desa yang aman dan demokratis berlangsung selama dua hari berakhir 28 Desember 2016.  “Untuk hari pertama, Dandim  dan Kapolres Muna tampil sebagai pemateri. Untuk hari selanjutnya, Kejari dan Kepala Pangadilan Raha.  Materinya seputar tata kelola anggaran.  Serta kosekuensi jika anggaran disalah gunakan dan vonis maksimal yang dijatuhkan. Terkhusus Dandim hadir untuk memberikan materi terkait wawasan kebangsaan kepada kepala desa,” ujar Tasir. (Hadrian)

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
To Top