Anggaran Defisit, Dana Sertifikasi Dialihkan…Kepala BPKAD: Bukan Korupsi dan Sudah Dianggarkan Lagi – Kendari Pos Online
Iklan DPRD Iklan LA
Konawe

Anggaran Defisit, Dana Sertifikasi Dialihkan…Kepala BPKAD: Bukan Korupsi dan Sudah Dianggarkan Lagi

Kepala BPKAD Konawe, Ferdinan SP (palin kanan), Sekda Konawe, Ridwan Lamaroa, dan Bupati Konawe, Kerry Saiful Konggoasa, saat berkunjung di Kendari Pos diterima oleh La Ode Diada Nebansi (Direktur), Sawaluddin Lakawa (Pimpred Kendari Pos.co.id), dan Hasanuddin (Pimred).

Kepala BPKAD Konawe, Ferdinan SP (palin kanan), Sekda Konawe, Ridwan Lamaroa, dan Bupati Konawe, Kerry Saiful Konggoasa, saat berkunjung di Kendari Pos diterima oleh La Ode Diada Nebansi (Direktur), Sawaluddin Lakawa (Pimpred Kendari Pos.co.id), dan Hasanuddin (Pimred).

KENDARIPOS.CO.ID,KENDARI–-Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe, Ferdinand SP membantah tudingan adanya dugaan korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Konawe. Diakui memang ada dana sertifikasi guru sebesar Rp 34 miliar, tetapi itu disimpan di rekening daerah.

“Memang ada pengalihan anggaran waktu itu sehubungan defisitnya anggaran Kabupaten Konawe. Namun, pemerintah telah menganggarkan di tahun 2016 dan 2017 untuk anggaran sertifikasi dimaksud,” kata Ferdinand via telepon kepada wartawan koran ini kemarin (23/12).

Ferdi mengungkapkan, terkait anggaran Dikbud Konawe sebesar Rp 34 miliar memang merupakan temuan BPK. Namun setelah dilakukan klarifikasi diperoleh kejelasan terkait pengalihan penggunaan anggaran. Olehnya, rekomendasi BPK adalah pemerintah harus menganggarkan biaya sertifikasi dimaksud. “Tahun 2016 ini telah dianggarkan dan telah disalurkan melalui Bank yang ditunjuk dan telah diterima oleh para guru. Pemkab Konawe juga menganggarkan lagi di tahun 2017 untuk penuntaskan biaya sertifikasi dimaksud. Jadi, sekali lagi tidak ada dugaan korupsi sebagaimana yang dilaporkan oleh pihak-pihak tertentu di Polda Sultra,” katanya.

Hal senada diungkapkan Sekda Kabupaten Konawe, Ridwan Lamaroa. “Memang ada anggaran Rp 34 miliar seperti yang disebut-sebut itu, tetapi tidak pernah masuk di rekening dinas. Itu masuk ke kas daerah. Kondisi keuangan pemerintah daerah yang cukup berat, sehingga dana itu jadi belanja modal dan itu atas persetujuan DPRD,” kata Ridwan.

Pemkab Konawe, lanjutnya, telah menganggarkan di tahun 2016 dan 2017. Dana tahun 2016 telah ditransfer ke bank yang ditunjuk dan disalurkan ke nomor rekening guru-guru. “Sebenarnya guru-guru sudah memahami ini. Seandainya hal ini dikonfirmasi ke kami, maka tentu akan diperoleh gambaran sesungguhnya terkait pemanfaatan dana ini,” katanya.

Sebelumnya, Kasubdit III Tipikor, AKBP Honesto Dasinglolo melalui Kasubbdit PID Humas Polda Sultra, Kompol Dolfi Kumaseh mengungkapkan adanya laporan dugaan korupsi tahun anggaran 2015 itu, dimana anggaran tersebut seharusnya direalisasikan untuk tunjangan sertifikasi guru. Anggaran dimaksud diduga digunakan tanpa prosedur yang membuat sekitar 1.119 guru, tunjangan sertifikasinya selama dua triwulan tidak dibayarkan dan pada saat para guru menanyakan anggaran tersebut kepada Dinas Dikbud mengatakan anggarannya telah habis. ” Benar ada laporan dugaan korupsi, dan terlapornya adalah pihak Dikbud,” paparnya.

Dolfie juga menjelaskan, hingga kini penyidik masih mempelajari laporan tersebut untuk melakukan pendalaman. Belum dilakukan penyelidikan atau penyidikan sebagaimana dalam penanganan kasus tindak pidana. “Semua laporan yang masuk, pasti akan kami tindak lanjuti, namun sebelum melakukan penyelidikan harus dilihat dulu apakah kasus tersebut pastas dilakukan peyelidikan atau tidak. Apa sudah memenuhi unsur untuk dilakukan proses hukum terhadap tindak pidana,” paparnya. (k0mar)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Iklan Catur
To Top