TKA Dilarang Masuk Kolaka Utara – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Kolaka Utara

TKA Dilarang Masuk Kolaka Utara

Ilustrasi. TKA di Konut. Foto:Helmin Tosuki

Ilustrasi. TKA di Konut. Foto:Helmin Tosuki

kendaripos.fajar.co.id,KENDARI-Meskipun belum terlihat pergerakan adanya Tenaga Kerja Asing (TKA) di wilayah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), namun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat sudah memberikan peringatan agar para warga asing itu tidak menginjakkan kakinya di wilayah Kolut. Hal itu dilakukan untuk mencegah adanya kecemburuan sosial dimasyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Kolut, Ir. H. Supratman mengutarakan, kehadiran WNA di beberapa kabupaten di Sultra dan provinsi lainnya sudah meresahkan. Bahkan, keberadaan mereka sebagian besar masuk wilayah dan berstatus tenaga kerja secara ilegal. “Baik itu legal dan ilegal harus menjadi perhatian pemerintah karena ini akan menjadi masalah kedepannya,” ujar Supratman akhir pekan lalu.

Di kabupaten lain di Sultra kata dia, hal itu sudah menjadi perbincangan yang serius. Ia mengutarakan sangat menyayangkan karena penduduk lokal terkesan dinomor duakan.

Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Konut bakal melakukan investigasi keberadaan tenaga kerja asing (TKA) yang berada di wilayah Konut yang diduga ilegal. Apalagi pihak perusahaan yang menaungi TKA berbendera PT Singaraja dianggap belum melaporkan TKA pada Disnakertrans.

“Sebelum kita berkoordinasi dengan pihak Imigrasi Kendari, terlebih dahulu kita akan turun melakukan investigasi di lapangan, untuk mengetahui kelengkapan dokumen TKA,” ujar Iswahyuddin, Kepala Dinaskertrans Konut, yang ditemui dilokasi pembahasan RAPBD 2017, Selasa (20/12).

Sebelum Disnakertrans Konut turun dilapangan melakukan investigasi pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sultra yang membidangi masalah pengawasan. “Kalau kita mau turun lapangan pastinya kita akan menggandeng bidang pengawasan tenaga kerja Disnakertrans Provinsi untuk turun bersama,” ujarnya.

Soal apakah pihak TKA mengantongi dokumen legal, Iswahyuddin belum memastikan. Hanya saja, kebanyakan TKA memiliki dokumen visa wisata, namun kenyataanya menjadi tenaga kerja. Poin itulah yang utama dalam investigasi nantinya.
“Kita belum tau dokumen mereka, apakah visa yang digunakan visa wisata atau ketenagakerjaan. Kalau visa wisata yang digunakan berarti mereka telah melanggar undang-undang ketenagakerjaan,” tambahnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD I Made Tarubuana memastikan usai pembahasan anggaran akan bersama-sama Disnakertran untuk turun dilokasi. “Nanti kita sama-sama turun, setelah pembahasan anggaran selesai,” tukas I Made Tarubuana. (rus/min)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top