Pakar Hukum: Polisi Serang dan Pukul Siswa Itu Harus Diproses Pidana – Kendari Pos Online
Muna

Pakar Hukum: Polisi Serang dan Pukul Siswa Itu Harus Diproses Pidana

Ahmad Bone, salah satu siswa SMKN 2 Raha yang menjadi sasaran tindak anarkis polisi yang menyerang sekolahnya, pekan lalu. Kondisi Ahmad Bone mulai membaik, walaupun ia mengaku belum masuk sekolah. Foto: Muh Ery/Kendari POs

Ahmad Bone, salah satu siswa SMKN 2 Raha yang menjadi sasaran tindak anarkis polisi yang menyerang sekolahnya, pekan lalu. Kondisi Ahmad Bone mulai membaik, walaupun ia mengaku belum masuk sekolah. Foto: Muh Ery/Kendari POs

KENDARIPOS.CO.ID,KENDARI—Insiden penyerangan yang dilakukan anggota Polres Muna ke SMKN 2 Raha mendapat reaksi dari berbagai pihak. Beberapa pakar hukum menilai, peristiwa tersebut sudah masuk perbuatan tindak pidana umum. Oknum polisi yang terbukti melakukan penyerangan, penganiayaan, dan pengeroyokan terhadap siswa SMKN 2 Raha, harus diproses hukum. Bukan sekadar memproses pelanggaran disiplinnya, namun tindak pidana umumnya juga harus diproses.

Pakar Hukum Sultra, Dr Kamaruddin MH mengungkapkan, polisi saat ini sebaiknya secepatnya harus menemukan orang yang bertanggung jawab. Menurutnya, persoalan sanksi disiplin maupun kode etik, itu menjadi domain internal institusi Polri. Namun, perkara yang terjadi di SMKN 2 Raha juga harus diproses sebagai tindak pidana umum. Oknum-oknum yang terlibat dalam kasus tersebut harus secepatnya diproses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. “Ini sudah penganiayaan. Oknum polisi memasuki kelas lalu melakukan pemukulan. Unsur kesengajaan sudah terpenuhi,” ungkap Dr Kamaruddin MH yang juga menjabat Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari.

Ia sangat menyayangkan sikap sekelompok oknum yang melakukan penyerangan dan memukuli beberapa siswa. Polisi seharusnya memberikan contoh penegakan hukum yang baik. Soalnya, Korps Bhayangkara menjadi lembaga penegakan hukum. “Bukan main hakim sendiri,” ujarnya.

Peristiwa di SMKN 2 Raha, lanjutnya, menunjukkan oknum polisi tersebut telah melanggar hak asasi manusia. Sebab melakukan penyerangan kepada sejumlah siswa yang saat itu belum tentu ikut terlibat dalam pelemparan terhadap oknum polisi itu. Polisi jangan mengedepankan emosi dalam melaksanakan tugas negara. Polisi adalah penegak hukum, pengayom masyarkat, bukan justru yang menciderai masyarakat. Apalagi penganiyaan ini terjadi pada anak-anak sekolah. Dia berharap, kejadian tersebut tidak terulang, karena ini akan menghancurkan reputasi korps Bhayangkara. “Polisi harus lebih berwibawa. Lebih beradab dan selalu mengedepankan upaya penegakan hukum yang baik. Jangan mencontohkan sebagai abdi negara yang arogan,” imbaunya.

Prof Dr Jufri Dewa, Pakar Hukum Sultra lainnya, menilai tindakan oknum polisi tersebut sangat tidak terpuji. Insiden tersebut dapat membuat masyarakat menilai polisi sangat buruk. Dia juga sangat menyayangkan tindakan oknum polisi yang menurutnya sangat terburu-buru melakukan tindakan tanpa memikirkan dampaknya. Seharusnya, kepolisian cukup mencari tahu pelaku (siswa) yang melempar dan membuktikannya. Setelah mengetahui pelakunya, serahkan kepada pihak sekolah, karena yang bertanggung jawab di sekolah adalah guru sebagai orang tua para pelajar.

“Saya kira cara kerja polisi ada SOPnya. Tidak langsung main hakim sendiri. Harus menyelidiki siapa sebenarnya pelaku pelemparan itu. Contoh, sebelum menentukan sebuah kasus tindak pidana, harus ada proses penyelidikan dan penyidikan. Tidak langsung main vonis bahwa kasus itu melanggar hukum. Sama dengan insiden di SMKN 2 Raha, kalau menurut saya oknum Polisi itu terlalu bersemangat jadi polisi,” jelasnya.

Kepolisian harus bertanggung jawab dalam insiden tersebut. Beberapa siswa syok dengan tindakan tak terpuji itu. “Kapolres memang sudah minta maaf, tapi apakah minta maaf itu bisa menyembuhkan luka para korban? Apalagi menurut pemberitaan yang terbaru Kapolres tetap menyalahkan pihak siswa, yang belum pasti apakah mereka yang melakukan pelemparan. Kalau oknum Polisi itu cerdas seharusnya dia melakukan penyelidikan siapa sebenarnya yang melakukan pelemparan, namun mungkin karena emosinya lebih besar jadi langsung melakukan pemukukan. Pihak sekolah juga harus bertanggung jawab atas insiden tersebut dengan melanjutkan terus proses ini terkait insiden yang telah melukai beberapa siswanya,” terang Dekan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo (UHO) itu.

Prof Jufri juga berharap pihak Polda Sultra khususnya Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam), harus segera melakukan penindakan secara adil tanpa pandang bulu. “Dalam pengroyokan itu ada korban, jadi harus diproses. Propam harus tegas dalam kasus ini. Polisi yang seharusnya melindungi masyarakat ini malah melukai masyarakat, kalau ada oknum yang berbuat demikian harus disanksi seberat-beratnya karena telah mencoreng nama kepolisian. Jadi saya berharap dengan kejadian tersebut menjadi pelajaran polisi lainnya, jangan bertindak mengikuti nafsu dan emosinya karena akan merugikan masyarakat,” harapnya.

Tak hanya pakar hukum Sultra, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Airlangga Surabaya, Prof Dr Nur Basuki juga angkat bicara. Dia mengatakan, ada dua opsi yang mesti diterapkan korps Bhayangkara jika seorang oknum polisi yang berulah. Jika bentuknya sebuah pelanggaran biasa, maka akan dijerat sanksi disiplin. Jika sudah melakukan tindak pidana, maka prosesnya harus pidana juga. Insiden di SMKN 2 Raha bentuknya pemukulan. Terjadi kekerasan fisik dan mengakibatkan seseorang mengalami luka. Ini sudah pasti tindak pidana. “Tetap proses hukumnya ranah pidana. Lain lagi kalau urusan sanksi disiplin,” katanya. Oknum polisi yang melakukan penyerangan terhadap siswa SMKN 2 Raha malah bisa mendapatkan dua sanksi baik disiplin maupun pidana. (komar/ade)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top