Wagub Ancam Bekukan PT SSU di Bombana – Kendari Pos Online
Iklan DPRD Iklan LA
Bombana

Wagub Ancam Bekukan PT SSU di Bombana

Wagub Saleh Lasata

Wagub Saleh Lasata

KENDARIPOS.CO.ID,JAKARTA—-Banyak masalah serius yang harus diselesaikan PT Surya Saga Utama (SSU) sebelum benar-benar memulai aktivitas pertambanganya di Kabaena, Bombana. Perusahaan yang didanai konsorsium dari Rusia itu ketahuan tak mengantongi izin pinjam pakai hutan, masuk kawasan produksi, IMB bermasalah, tenaga kerja asing tanpa izin, dan yang parah adalah melecehkan pemerintah daerah.

“Kalau semua (syarat) itu belum dipenuhi, lebih baik kita bekukan. Jangan beraktivitas dulu. IMB harus diselesaikan. Kalau tidak bisa mereka selesaikan maka Pemprov akan menghentikan operasional perusahaan tersebut,” ancam Wakil Gubernur Sultra, Saleh Lasata, saat ditemui di sela-sela rapat koordinasi antara Gubernur se Indonesia dengan Menteri Dalam Negri Tjahyo Kumolo dan Pimpinan KPK Agus Raharjo, Kamis (23/11) di aula Kemendagri.

Pasangan Nur Alam itu berjanji akan membekukan perusahaan tersebut bila masih membandel. Soal deadline waktu yang diberikan kepada perusahaan untuk menyelesasikan segala persyaratan, ia mengatakan itu tergantung dari Dinas ESDM. Berhubung saat ini instansi tersebut sedang dilanda masalah sehingga mengurangi kinerja pemerintah. “Kita juga harus ketahui itu, jadi penangananya agak lambat,” cetusnya.

BACA JUGA :  Kementrian ESDM Segel Alat Berat dan Areal Penambangan PT SSU di Bombana

Pada prinsipnya, ia berharap persoalan tersebut cepat teratasi. Saat itu kewenangan mengeluarkan IUP ada di kabupaten. Kemungkinan itu yang menyebabkan sehingga aktifitas perusahaan tambang berjalan tanpa mengantongi IMB. “Itu masalahnya, nanti kita akan telusuri dulu. Harusnya tidak boleh membangun pubrik tanpa memegang IMB,” tuturnya.

Selain tidak mempunyai IMB, ia mengatakan perusahaan tersebut juga belum melakukan uji clean and clear. Harusnya mereka tuntaskan syarat lebih dulu sebelum beroperasi. “Kewenangan yang menjadi masalah. Clean dan clear wewenangnya ada di Kementrian ESDM,” tandasnya.

BACA JUGA :  Kementrian ESDM Segel Alat Berat dan Areal Penambangan PT SSU di Bombana

Karena dalam undang-undang 32 tahun 200 tentang pemerintahan daerah, kata dia kewenangan penerbitan IUP ada di kabupaten dan clean and clear ada di kementrian. Bayangkan saja saat itu bupati, kata dia tidak pernah berkonsultasi dengan provinsi. Mereka langsung berurusan di kementrian. Kata dia, nanti sekarang provinsi punya wewenang untuk menerbitkan IUP dan semacamnya.

Sementara itu, anggota DPR RI Haerul Saleh mengatakan pemerintah harus menggunakan kewenangannya dalam mengintervensi perusahaan tambang yang melanggar undang-undang. Pemprov Sultra, kata dia, harus melakukan inspeksi, dengan melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Kalau memang terbukti melanggar aturan, harus dikenakan sanksi. Kalau memang tidak melanggar, kata dia maka harus diberi ruang agar perusahaan tersebut menjalankan aktifitasnya.

BACA JUGA :  Kementrian ESDM Segel Alat Berat dan Areal Penambangan PT SSU di Bombana

Sebenarnya pelanggaran perusahaan tambang yang beroperasi sudah sangat jelas. Utamanya dalam mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA). Padahal undang-undang menyebutkan TKA bisa digunakan sepanjang tidak ada lagi warga lokal yang mempunyai sumber daya manusia untuk bekerja pada bidang yang dibutuhkan. “Perusahaan harus transparan dalam hal rekrutmen. Jangan mereka-reka, tidak ada orang lokal yang tidak bisa,” kata politisi Partai Gerindra itu.

Ia mengatakan yang mesti disalahkan adalah pemerintah pusat karena mereka yang memberikan visa kepada warga negara asing untuk memasuki Indonesia. Harusnya visa mereka dievaluasi oleh Imigrasi, jangan sampai mereka menggunakan visa wisata yang masa berlakunya sudah habis. “Kan kalau sudah habis, yah harus di deportasi ke negara asalnya,” kata legislator yang akrab disapa Aco itu.(dan)

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Iklan Catur
To Top