DPRD Temukan Banyak Pelanggaran PT SSU di Bombana – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Bombana

DPRD Temukan Banyak Pelanggaran PT SSU di Bombana

Pembangunan pabrik smelter oleh PT SSU di Bombana.

Pembangunan pabrik smelter oleh PT SSU di Bombana. Foto: Nuriadi/Kendari Pos

kendaripos.fajar.co.id,KENDARI—PT Surya Saga Utama (SSU) ternyata memiliki beragam pelanggaran selama ini. Berbagai problem dari perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Kabaena Utara, Kabupaten Bombana ini tersimpan rapi. Perusahaan asal Rusia itu ternyata belum mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan.

Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing di DPRD Sultra, kemarin (22/11), terkuak sejumlah kelalaian yang dilakukan PT SSU. Izin pengunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diklaim pihak perusahaan ternyata belum memiliki izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BKPMD-PTSP). Begitupun dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hingga kini, izin yang dikantongi PT SSU baru yang diterbitkan pemerintah pusat.

Bukan hanya itu, areal pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT SSU belum mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Padahal ada beberapa areal tambang masuk dalam kawasan hutan produksi. Perusahaan juga ketahuan lalai melaporkan progres investasi secara rutin. Berdasarkan data BKPMD, laporan investasi terakhir diajukan pada bulan Maret. Tak mengherankan, tensi suasana ruang RDP bersama Komisi III dan IV DPRD Sultra cukup memanas. Hearing PT SSU di DPRD Sultra dihadiri oleh General Manager (GM) Human Resorce and CSR PT SSU, Muchlis Assegaf serta sejumlah instansi terkait.

Sejumlah anggota dewan mempertanyakan legalitas izin perusahaan. Dengan hanya berbekal izin pemerintah pusat, PT SSU sudah berani melakukan aktivitas. Termasuk menunjukan sikap arogansi dengan melecehkan pemerintah daerah. Padahal masih ada kewajiban yang belum terpenuhi. “Bohong kalau perusahaan tak tahu prosedur penerbitan izin. Apalagi perusahaan sekelas PT SSU.

Semua pasti tahu, kalau untuk mengantongi izin harus melibatkan pemerintah daerah. Bukan hanya provinsi namun juga kabupaten. Sebab masing-masing kewenangan telah dipetak-petakan. Yang mana, domainnya kabupaten, provinsi maupun pusat. Jangan merasa telah memiliki izin dari pusat, lalu bisa berbuat semaunya,” ungkap Muhammad Poli, anggota Komisi IV DPRD Sultra dalam RDP tersebut.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan, perusahaan harusnya lebih menghargai pemerintah daerah. Pada dasarnya, pemda tidak pernah alergi dengan investor. Hanya saja, harus mematuhi rambu-rambu yang diatur pemerintah daerah. Sebab tujuan berinvestasi harus berkontribusi bagi daerah. Terutama masyarakat sekitar perusahaan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tidak ada upaya serius dari perusahaan berkoordinasi dengan Pemda. Sidak yang dilakukan bupati dan muspida Bombana pun diacuhkan. Padahal penerbitan IMB merupakan kewenangan kabupaten.

“Kalau tidak memberi manfaat, buat apa diberi ruang. Jangankan membangun sinergitas, kebijakan perekrutan karyawan saja belum berpihak ke tenaga kerja lokal. Perusahaan lebih suka mengimpor TKA. Makanya, kita harus pastikan apakah penempatan TKA sudah sesuai ketentuan. Jangan-jangan ada yang bukan pekerja teknis. Jadi kalau ada yang melanggar, kami berhak melakukan teguran. Kalau kami diam, justru menjadi pertanyaan. Nanti kami dibilang mendiamkan,” tandas mantan Ketua Fraksi PKS ini.

Sikap tegas juga ditunjukan anggota komisi III, Sukarman AK. Pria yang baru saja dilantik menggantikan Adriatma Dwi Putra ini meminta harus ada upaya konkret dari pemerintah. Menurutnya, hal ini akan menjadi preseden buruk. Makanya, persoalan ini tidak boleh dibiarkan. Untuk menyelesaikan persoalan ini, ia meminta segera dilakukan pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Dengan begitu, semua dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan menjadi terang benderang. “Kalau melanggar, tentunya sanksi menjadi konsekuensinya. Jadi jangan merasa aman dulu. Ingat, daerah juga memiliki kewenangan. Jangan mengira urusannya telah dilimpahkan ke provinsi lalu berbuat seenaknya. Hanya dengan berbekal izin pemerintah pusat, perusahaan telah menunjukan sikap arogansinya dan melecehkan pemerintah daerah,” tandas legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

General Manager (GM) Human Resorce and CSR PT SSU, Muchlis Assegaf meminta maaf atas insiden penolakan bupati dan muspida Bombana. Yang terjadi kata dia, lebih disebabkan kesalahpahaman. Pasalnya, kedatangan bupati dan rombongan sangat mendadak. Makanya, perusahaan tidak siap. Apalagi beberapa pegawai yang ditugaskan sebagai penanggung jawab tak berada di tempat. Akibatnya, penyambutan bupati terkesan seadanya.

Menyangkut perekrutan TKA, ia mengklaim telah sesuai ketentuan. Rencananya, perusahaan akan mempekerjakan 151 TKA untuk melaksanakan pekerjaan yang sifatnya teknis. Seluruh TKA-nya telah memiliki izin dari kementerian. Di sisi lain, perusahaannya telah menunjukan keberpihakan dengan merekrut tenaga kerja lokal. Makanya, ia menepis adanya dugaan TKA yang bekerja di PT SSU tidak memiliki izin kerja termasuk tudingan yang menyatakan perusahaan tidak mengakomodir tenaga kerja lokal. “Sejauh ini, kami merasa telah patuh. Izin penggunaan TKA telah kami kantongi. Namun kami akui hal ini belum dilaporkan ke Pemda Bombana. Sementara IMB sudah kami urus. Hanya saja, ada pihak yang terkesan menghalang-halangi. Ada kelompok yang sengaja memprovokasi agar pembangunan pabrik smelter tidak dilaksanakan,” katanya.

Klaim perusahaan ternyata tidak semuanya benar. Sejumlah instansi yang diundang mengungkapkan kelalaian perusahaan. Seperti Dinas Kehutanan (Dishut) yang mengungkapkan, kawasan IUP PT SSU yang masuk kawasan hutan belum mengantongi IPPKH dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Buktinya, usulan pengajuannya belum diserahkan ke Dishut Sultra. Namun untuk pembangunan smelter tidak menjadi masalah sebab berada di luar kawasan hutan. “Kalau areal pabriknya sudah clear. Kan, tidak lagi memerlukan IPPKH-nya tapi hanya IMB. Namun untuk areal tambangnya belum selesai. Ada beberapa kawasan yang masuk areal pertambangan. Hingga kini, berkasnya masih kami tunggu,” beber Sahid, Kabid Planologi Dishut Sultra.

Tidak hanya itu, dalam pengusulan pembangunan pabrik smelter perusahaan belum melaporkan penggunaan TKA. Padahal dalam syarat penerbitan izinnya, poin itu harus dicantumkan. Untuk itulah, perusahaan diminta segera menyerahkan data TKA-nya ke BKPMD-PTSP Sultra. Termasuk laporan rutin investasi triwulan ke-2 dan ke-3-nya. Sementara untuk laporan pengolahan lingkungan atau RKL dan RPL perusahaan lolos. Pasalnya, pelaporannya baru bisa diajukan pada awal tahun 2017.
Sayangnya, kepastian IMB perusahaan belum terjawab. Perwakilan Pemda Bombana berhalangan hadir. Demikian halnya dengan status IUP-nya. Hingga RDP berakhir, perwakilan Dinas ESDM Sultra tak kunjung hadir. Padahal DPRD mengaku telah mengirimkan undangan.

Ketua Komisi III, Tahrir Tasruddin berjanji segera membentuk Pansus. Namun terlebih dahulu, ia akan meminta persetujuan pimpinan dewan. Bila sudah rampung, tim akan melakukan investigasi termasuk berkunjung ke lokasi. Mengenai pelanggaran yang dilakukan perusahaan masih akan diproses. Jika masih bisa diperbaiki, pemerintah tetap memberikan toleransi. Terutama poin-poin yang menyangkut persoalan yang sifatnya administrasi. Namun pelanggaran berat, harus ada konsekuensi hukumnya. “Saya kira, semuanya masih diproses. Kalau melanggar, kita akan sanksi. Tapi kami tetap membuka ruang dialog. Kita ini bukan anti investor. Posisi dewan hanya memastikan pelaksanaannya sesuai ketentuan. Untuk eksekusinya, menjadi domain SKPD terkait. Untuk itulah, saya meminta dukungan semua pihak untuk mengawal persoalan ini,” pungkas senator PAN ini. (Amal)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top