Absen di Festival Budaya, Tiga SKPD Disanksi – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Buton Selatan

Absen di Festival Budaya, Tiga SKPD Disanksi

PJ Bupati Busel, OMN Ila Ladamai di acara pakande-kandea di Busel.

PJ Bupati Busel, OMN Ila Ladamai di acara ritual adat Riapa Baruga Wapulaka 2016.

kendaripos.fajar.co.id,BATAUGA—Komiten Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Buton Selatan (Busel) dalam mendukung dan mendorong kelestarian budaya begitu tinggi. Semua itu dapat dilihat dari antusias pemerintah dalam menghadiri Festival Budaya Busel 2016. Sayangnya, tidak semua SKPD ikut serta memeriahkan kegiatan tersebut. Ada instansi yakni BPMD, Bapeda dan BLH yang absen. Akibatnya, ketiganya disanksi membayar denda lima kali lipat dari pasali (bayaran talang haroa, red) yang telah ditentukan panitia.

“Menurut saya, ritual adat masyarakat seperti ini adalah hal yang sangat luar biasa karena semua masih sangat original. Ditengah perkembangan dan kemajuan tekonologi saat ini, masyarakat Wapulaka masih bisa mempertahankan budaya leluhur mereka. Ini harus kita jaga dan lestarikan. Karena ini adalah identitas masyarakat dan tentunya mahal untuk “dijual”. Terlebih lagi, masyarakat kecamatan lainya yang ada di kabupaten ini juga memiliki ritual yang sama,” kata OMN Ilah Ladamay saat ditemui usai mengikuti ritual adat Riapa Baruga Wapulaka 2016, Minggu (20/11).

Olehnya itu lanjut dia, dengan masih dilaksanakan ritual adat tersebut maka, Pemda harus bisa mendukunganya agar tetap lestari. Misalnya dengan membangun sarana dan prasarana atau mengalokasikan anggaran. “Insya Allah kegiatan ritual adat ini akan kita masukan dalam APBD. Sehingga Pemerintah Daerah bisa menjadikanya sebagai agenda tahunan. Karena kalau kita tetapkan dalam sebuah kalender kegiatan maka, saya yakin budaya ini bakal tetap lestari dan menjadi tontonan menarik,” ungkapnya.

Maka dari itu, kata dia, pihaknya telah mewanti-wanti seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Busel untuk hadir dan memeriahkannya. Sebagai bentuk dukunan atas pelestarian budaya masyarakat Wapulaka dan Kabupaten Busel secara umum. “Sejak awal saya sudah menegaskan pada seluruh Kepala Dinas dan anggotanya agar menghadir ritual adat ini. Karena bagi yang tidak hadir maka kita akan kenakan sanksi berupa denda lima kali lipat dari pasali (bayaran talang haroa) yang telah ditentukan panitia,” ungkapnya.

“Nah, pada hari ini, tercatat ada tiga SKPD yang tidak hadir. Meskipun mereka telah menyampaikan alasan ketidak ikut sertaanya tetapi, sanksi itu tetap berjalan. Artinya, tiga kepala dinas yaitu, BPMD, Bapeda dan BLH wajib membayar denda uang pasali. Yaitu, satu talang Rp 700.000 dikali lima maka perkepala dinas harus membayar Rp 3,5 juta. Total keseluruhan Rp 11,5 juta,” sambungnya.
Ia, menambahkan, ketidak hadiran tiga kepala dinas tersebut lanjut dia, juga menjadi catatan baginya. Khusunya dalam penilaianya dalam job fit yang sementara berlangsung dan lelang jabatan SKPD Busel yang akan dilaksanakan. “Setiap acara, kehadiran Kepala SKPD saya absen. Meskipun pada job fit yang sedang kita laksanakan bereriontasi pada kompetensi, tetapi hal ini juga menjadi catatan tersendiri,” pungkasnya. (akhirman)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top