Tinjau Ulang Izin PT SSU di Bombana! – Kendari Pos Online
Koni Sultra
Iklan DPRD
Bombana

Tinjau Ulang Izin PT SSU di Bombana!

Pj Bupati Bombana, harus bersitegang sebelum diizinkan masuk ke lokasi PT SSU di Kabaena, Rabu (2/11).

Pj Bupati Bombana, harus bersitegang sebelum diizinkan masuk ke lokasi PT SSU di Kabaena, Rabu (2/11) lalu.

KENDARIPOS.CO.ID,RUMBIA—Sikap arogansi manajemen PT Surya Saga Utama (SSU) terus menuai kecaman. Perusahaan tambang yang didanai investor asal Rusia itu telah bertindak semena-mena. Kali ini, DPRD Bombana mulai angkat bicara dan meminta seluruh instansi terkait melakukan evaluasi terhadap perusahaan tersebut. Pembangunan smelter di Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana harus dikaji kembali.

“Izin PT SSU harus ditinjau ulang! Kami minta pihak terkait mulai dari Pemda Bombana, Pemprov Sultra hingga Kementerian ESDM agar mengevaluasi rencana PT SSU membangun smelter di Pulau Kabaena,” kata Amiaddin, Wakil Ketua DPRD Bombana, Senin (14/11). Menurut Amiaddin, ada beberapa alasan sehingga dia mengusulkan peninjauan pembangunan pabrik smelter tersebut.

Anggota DPRD tiga periode dari dapil Kabaena ini menambahkan, sejak memulai pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral di pulau Kabaena, PT SSU diduga melakukan beberapa pelanggaran. Tidak hanya itu, perusahaan tersebut juga melakukan pelecehan dan tidak menghargai wibawa pemerintah daerah. Fakta ini jelas terungkap ketika Pj Bupati Bombana Sitti Saleha dan rombongannya melakukan kunjungan kerja di lokasi pembangunan smelter PT SSU, beberapa waktu lalu, diperlakukan tidak wajar.

“Tidak ada alasan lagi bagi Pemda Bombana untuk mengakomodir perusahaan seperti ini. Makanya sebagai pimpinan wilayah di Kabupaten Bombana saat ini, kami minta Pj bupati untuk mengambil tindakan tegas, sehingga perusahaan ini tidak semena-mena dan menghargai wibawa pemerintah daerah Bombana, yang menjadi lokasi pembangunan smelternya,” ungkap Amiaddin.

Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, dengan sikap yang sempat melarang bupati masuk serta tidak memberikan fasilitas pengamanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) saat berkunjung di lokasi pembangunan smelter, menjadi bukti serba tertutupnya kegiatan di PT SSU. Selain itu, hal tersebut juga mengindikasi jika perusahaan tersebut sama sekali tidak menghargai dan melecehkan wibawa pemerintah daerah. “Bupati saja diperlakukan seperti itu, apalagi masyarakat biasa. Jadi memang tidak ada manfaatnya jika perusahaan ini dibiarkan membangun smelter di pulau Kabaena,” tambah Amiaddin.

Sementara untuk dugaan pelanggaran kata Amiaddin, ada beberapa indikasi yang didapatkannya. Pertama, masalah tenaga kerja asingnya. Wakil ketua DPRD Bombana ini menduga tidak terbuka terkait jumlah tenaga kerja asing yang diboyong di Kabaena Utara. Selain itu, legalitas mereka juga patut dipertanyakan. Indikasi ini terlihat ketika rekan-rekannya dari gabungan lintas komisi berkunjung di Kabaena Utara. Saat itu, jumlah TKA nya dilaporkan 70-an orang, namun kondisi dilapangan diperkirakan lebih dari jumlah tersebut.

Atas persoalan ini, Amiaddin menyarankan agar pihak Imigrasi dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Bombana turun langsung di lapangan melakukan pendataan. “Jangan hanya terima laporan, tapi dua instansi ini turun langsung di lapangan agar ada kepastian jumlah dan legalitasnya,” sarannya. Amiaddin juga memprotes keberadaan warga asing dari tiga negara di perusahaan itu. Kata Amiaddin, masuknya taipan-taipan dari luar negeri itu malah menjadi penghambat warga lokal untuk mencari kehidupan di tanah kelahirannya.

Dugaan pelanggaran lain, kata dia, adalah berbagai jenis bangunan fisik yang akan dijadikan pengolahan dan pemurnian mineral dan sudah berdiri dan sementara proses finishing disinyalir tidak memiliki legalitas. Sebab, PT SSU diduga belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun demikian perusahaan ini justru sudah berani mendirikan bangunan. “Ini informasi yang saya terima, namun dugaan pelanggaran ini akan kami cek langsung di lapangan,” tutur Amiaddin.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Bombana, Aflan Zulfadli mengatakan, pengajuan permintaan peninjauan ulang pembangunan smelter PT SSU memiliki peluang besar. “Izin pembangunan smelter ini kan dikeluarkan pemerintah pusat melalui Dirjen Minerba Kementerian ESDM. Kalau Pemda Bombana mau meninjau ulang, silakan bermohon ke pusat dengan melampirkan berbagai permasalahan serta masalah-masalah tehnisnya. Saya pribadi juga mendukung langkah ini, karena kehadiran PT SSU di Kabaena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya,” katanya.

Sejak PT SSU membangun smelter di Kecamatan Kabaena Utara, lanjutnya, warga di daerah itu memang sudah banyak yang protes. Penyebabnya, selain berkonflik masalah pembebasan lahan, perusahaan ini juga tidak memberdayakan masyarakat lokal. Selain itu, perusahaan ini juga dianggap mengabaikan pemerintah daerah, karena mereka kemungkinan beranggapan seluruh izin tidak lagi berhubungan dengan pemerintah daerah Bombana. “Ini yang salah. Jangan mengabaikan Pemda, karena ada masalah dengan masyarakat serta lahan, pasti akan kembali dengan daerah, bukan dengan Pemerintah pusat atau provinsi. Jadi dengan berbagai riak-riak yang terjadi selama ini, sudah tepat jika izin pembangunan smelter PT SSU ditinjau ulang,” ungkap ketua DPD PKS Bombana ini. (nuriadi)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
To Top