Gubernur Berpesan, Plt Bupati Buton Jangan Buat Polemik – Kendari Pos Online
Buton

Gubernur Berpesan, Plt Bupati Buton Jangan Buat Polemik

Kepala Biro Hukum Setprov Sultra, Effendi Kalimuddin menerima mandat sebagai Plt Bupati Buton dari Gubernur Sultra, Nur Alam (kiri), menggantikan sementara waktu Bupati Buton, Umar Abdul Samiun yang melaksanakan cuti kampanye Pilkada.

Kepala Biro Hukum Setprov Sultra, Effendi Kalimuddin menerima mandat sebagai Plt Bupati Buton dari Gubernur Sultra, Nur Alam (kiri), menggantikan Umar Abdul Samiun yang melaksanakan cuti kampanye Pilkada.

KENDARIPOS.CO.ID, KENDARI- Kepala Biro Hukum Setprov Sultra, Effendi Kalimuddin kini punya tugas tambahan. Secara resmi, kemarin (27/10) ia menerima mandat sebagai Plt Bupati Buton, dari Gubernur Sultra, Nur Alam, menggantikan sementara waktu Bupati Buton, Umar Abdul Samiun dan Wakil Bupati, La Bakry yang melaksanakan cuti kampanye Pilkada, selama tiga bulan lebih.

Penyerahan estafet kepemimpinan di daerah eks kesultanan Buton ini berlangsung singkat dan digelar di aula Sangia Ni Bandera Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra. Effendi menjadi penjabat atau pelaksana tugas Bupati yang ke 27 di era kepemimpinan Nur Alam-HM Saleh Lasata. Prosesi pelantikan hanya berupa pembacaan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang dilanjutkan dengan penyematan pin oleh Gubernur Sultra, H Nur Alam dan ditutup dengan penyerahan nota tugas kepada Effendi Kalimuddin dari Pemda Buton yang diwakili Wakil Bupati Buton La Bakry.

Gubernur Sultra, H Nur Alam berharap pelaksanaan tugas pemerintahan di Buton dapat berjalan dengan baik. Dengan kapasitas yang dimiliki, ia percaya koordinasi internal maupun dengan provinsi terus dapat disinergikan. Apalagi Effendi menurutnya, memiliki kecakapan dan pengalaman. Bukan hanya di pemda, namun juga dilembaga lainnya. Apalagi yang bersangkutan pernah bertugas di Buton. Makanya, ia sangat meyakini Efendi dapat mengawal proses pelaksanaan pilkada Buton.

“Pak Effendi bukan orang baru di Buton. Beliau kan pernah tugas di sana. Paling tidak, ia sudah mengenal daerah dan karakter masyarakat Buton. Ditambah kemampuan intelektual, saya percaya beliau mampu menjalankan tanggungjawab ini,” kata Nur Alam, Kamis (27/10). Sebagaimana yang diamanahkan lanjut gubernur dua periode ini, Plt harus bisa memastikan netralitas birokrasi.  Dalam menjalankan tugas, ia berpesan agar Plt Bupati harus bisa membaca situasi. Jangan melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan polemik. Makanya, jaga sikap atau statemen agar tidak mudah disalah tafsirkan. Situasi politik jelang pilkada, terkadang memunculkan persepsi yang tidak disangka-sangka. Kendati sudah berusaha bersikap netral, publik kerap mempersepsikan berbeda.
“Banyak hal yang bisa disalahartikan. Jangankan ucapan, gestur pun bisa berujung masalah. Apalagi kalau sudah diucapkan. Untuk itulah, jangan membuat sesuatu yang dianggap berisiko. Kalau ada PNS yang tidak netral, segera ditindaki. Dengan begitu, publik akan percaya,” kata mantan Ketua DPW PAN Sultra itu. Untuk terhindar dari persepsi yang keliru, mantan Wakil Ketua DPRD Sultra ini meminta pejabat pelaksana tugas konsen melaksanakan tupoksi. Mulai dari memastikan pelaksanaan program pemerintah, menyusun draft Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2017 hingga mengawal pelaksana pilkada. “Tugas seorang plt itu sangat berat. Apalagi dimasa Pilkada. Makanya, tidak usah mengurus sesuatu yang bukan tupoksi,” kata mantan Ketua KONI Sultra.

Sebelum mengakhiri sambutannya, pasangan HM Saleh Lasata sempat menyinggung pengkuhan Plt Bupati yang sederhana. Ia meminta publik tidak mensalahartikannya. Menurutnya, hal ini sudah sesuai protap. Makanya, ia hanya menggenakan pakaian semi-formal. Begitupun dengan pejabat yang akan dilantik. Sebab acara ini bukanlah pelantikan namun pengerahan nota pengantar tugas. (mal)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top