Gara-gara Posisi Sekda, Bupati Koltim Terancam “Disekolahkan” – Kendari Pos Online
Iklan DPRD Iklan LA
HEADLINE NEWS

Gara-gara Posisi Sekda, Bupati Koltim Terancam “Disekolahkan”

Wagub Saleh Lasata

Wagub Saleh Lasata

KENDARIPOS.CO.ID,KENDARI—Sikap Bupati Kolaka Timur (Koltim), Tony Herbiansyah yang memilih menunjuk Syamsul Bahri sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekda, dan “membuang” Anwar Sanusi yang statusnya masih Sekretaris Daerah (Sekda) definitif bisa jadi masalah serius. Pemprov Sultra sampai saat ini tak pernah menerbitkan Surat Keputusan (SK) apapun yang menyebutkan adanya pergantian Sekda di daerah itu.

Dengan demikian, semua proses administrasi yang ditandatangani Plt Sekda yang juga Asisten III, Syamsul Bahri itu dianggap bermasalah. Bukan hanya persoalan administratif, Bupati Koltim itu juga bisa kena sanksi. Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra ini terancam “disekolahkan” lagi bila masih acuh terhadap surat peringatan gubernur yang segera dilayangkan.
UU nomor 23 tahun 2014, memberikan kewenangan tersebut. Apalagi Tony Herbiansyah tetap kukuh dengan kebijakannya, meskipun Pemprov melalui surat Kepala BKD Sultra, Hj Nur Endang Abbas sudah meminta Pemkab Koltim mengembalikan posisi Anwar Sanusi.

“Suratnya akan segera kami layangkan. Hari ini (kemarin), suratnya sudah masuk di meja saya. Saya akan segera tanda tangani surat teguran terhadap Bupati Koltim. Ini bukan untuk menunjukan antara atasan dan bawahan, namun lebih untuk melakukan pembinaan. Dengan surat ini, kami berharap Pak Bupati mau merubah kebijakannya yang keliru,” tandas HM Saleh Lasata, Wakil Gubernur (Wagub) Sultra, Rabu (26/10).

Bila tidak diindahkan kata mantan Bupati Muna ini, provinsi memiliki kewenangan melayangkan surat peringatan ke-dua. Hanya saja, proses penerbitan tidak serta merta. Provinsi tetap memberikan waktu bagi pemkab Koltim. Sayangnya, ia tidak menjelaskan berapa waktu yang diberikan. Namun ia mengisyaratkan waktu yang diberikan kurang lebih sebulan. Jika tetap digubris, pemerintah baru akan melayangkan surat peringatan berikutnya.

Kendati memiliki kewenangan, pihaknya tidak akan terburu-buru mengambil keputusan. Pemprov tetap mengedepankan hamonisasi hubungan antar pemerintah. Ia tak ingin sinergitas yang selama ini terjalin baik harus rusak hanya karena persoalan ini. Wagub dua periode ini meminta semua pihak harus menyikapinya bijak. Sebab bagaimana pun, UU tetap menjadi acuan pemerintah.
“Janganlah kita sibuk melontarkan argumen. Harusnya kita kembalikan ke aturan. Selama belum ada SK gubernur, Pak Anwar Sanusi masih Sekda. Kalau mau diganti, ikuti aturan yang ada. Jangan buat kebijakan yang akan menuai masalah dikemudian hari,” wejang Jenderal purnawirawan TNI-AD ini.

Sesuai dengan aturan, gubernur memiliki kewenangan untuk merekomendasikan Bupati/Walikota untuk diberikan sanksi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bila terbukti melakukan kesalahan, pejabat yang bersangkutan akan disekolahkan kembali. Selama 3 bulan disekolahkan, jabatannya akan dilimpahkan ke Wakilnya.

“Surat peringatan ini sifatnya mengingatkan. Makanya, saya berharap ada respon. Saya tak ingin persoalan ini dibiarkan berlarut-larut. Jika dibiarkan, maka akan menambah masalah baru. Tapi kalau tetap diacuhkan, apa mau dikata sanksi bersekolah di Kemendagri kemungkinan bisa dijatuhkan,” pungkasnya.

Sengkarut masalah Sekda Koltim ini sudah dimulai sejak Tony Herbiansyah dilantik sebagai Bupati Koltim, Februari 2016 lalu. Sebelumnya, Tony adalah Pj Bupati Koltim dengan Sekdanya, Anwar Sanusi. Kala jabatan Tony sebagai Pj berakhir, pemerintah mengangkat Anwat sebagai Pj Bupati hingga selesainya Pilkada di daerah itu. Posisinya sebagai Sekda tak diutak-atik.

Nah, ketika Tony terpilih dan dilantik, ia memilih tidak lagi “memakai” Anwar sebagai Sekda, tapi menunjuk Asisten III Koltim, Syamsul Bahri sebagai Plt Sekda. Gara-gara itu, Anwar pun tak tahu harus berkantor dimana karena meski masih berstatus PNS aktif, ia tak punya jabatan jelas apalagi ruang kerja. Ia pun membolos sejak Februari hingga Oktober 2016.

Karena itu, Anwar mendapat teguran tertulis dari Wakil Gubernur Sultra, Saleh Lasata. Tapi Anwar berdalih ia membolos karena ia tak punya kantor lagi. Selama delapan bulan terakhir, ia mengaku berkantor di jalan. Lalu lalang dengan menggunakan fasilitas pribadi karena hak-hak yang melekat di jabatannya tak disiapkan.(amal)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Iklan Catur
To Top