Massa Rusman-Malik Lapor Polisi dan Kepung DPRD Muna – Kendari Pos Online
Iklan DPRD Iklan LA
HEADLINE NEWS

Massa Rusman-Malik Lapor Polisi dan Kepung DPRD Muna

Massa Rusman-Malik melaporkan pencemaran nama baik di Polres Muna. Pelaporan itu dilakukan terkait aksi massa sehari sebelumnya yang menyebut dugaan SK bodong Bupati dan Wakil Bupati Muna, Rusman-Malik. Foto: Buton Pos

Massa Rusman-Malik melaporkan pencemaran nama baik di Polres Muna, Rabu (28/9/2016). Pelaporan itu dilakukan terkait aksi  sejumlah orang sehari sebelumnya yang menyebut dugaan SK bodong Bupati dan Wakil Bupati Muna, Rusman-Malik. Foto: Sunaryo/Buton Pos

KENDARIPOS.CO.ID,RAHA—Ada aksi ada reaksi, itulah gambaran politik Muna dua hari terakhir ini.Ribuan massa pendukung Bupati Rusman dan Wakilnya Malik Ditu mengepung DPRD Muna, Rabu (28/9). Aksi itu merupakan reaksi terhadap aksi yang dilakukan sehari sebelumnya, Selasa (27/9), yang dilakukan sekolompok massa yang menduga SK “bodong” Bupati dan Wakil Bupati Munu, Rusman Emba-Malik Ditu.

Massa sempat bersitegang saat menunggu menunggu para wakil rakyat. Bahkan, salah seorang anggota DPRD Muna dari Fraksi Demokrat, Sukri ditarik pendemo. Massa akhirnya diterima Ketua DPRD, Mukmin Naini dan empat anggotanya, yakni La Irwan, Jaya, Awaluddin, dan Sukri.

Dialog massa dan dewan berlangsung alot. Massa mendesak anggota dewan merubah pernyataan yang dikeluarkan sebelumnya yang isinya belum melihat SK asli bupati. Kelimanya menyatakan secara tertulis bahwa pelantikan LM Rusman Emba dan Malik Ditu sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muna periode 2016-2021 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan juga menerima foto copi petikan SK pengangkatan Bupati Muna periode 2016-2021 dan tidak wajib mendapatkan SK yang aslinya. Kemudian terakhir menyatakan bahwa tidak benar ada agenda rapat paripurna istimewa tanggal 27 September tentang pemberhentian LM Rusman Emba- Malik Ditu sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muna.

Koordinator aksi, LM Marshudi mengatakan, pernyataan 11 anggota DPRD Muna yang diteken sehari sebelumnya, telah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Pernyataan dewan itu blunder. “Seharusnya dewan menyaring aspirasi yang masuk. Aspirasi yang kemarin itu (Selasa, red) tidak perlu ditanggapi, karena tidak sesuai dengan kewenangan DPRD. Jangan ada anggota dewan yang konsultasi ke Kemendagri, karena akan mempermalukan seluruh masyarakat Muna. Itu bodoh namanya,” ungkap mantan nggota DPRD Sultra itu.

Anggota DPRD Muna, Awaluddin menegaskan tidak meragukan legalitas SK bupati. “Tidak ada satupun anggota dewan yang meragukan keabsahan SK itu,” katanya.

Mukmin Naini, Ketua DPRD meluruskan bahwa substansi dalam pernyataan yang diteken pada 27 September itu hanya meminta penegasan SK pengangkatan yang diterima DPRD. Bukan pada mempermasalahkan sah tidaknya proses pelantikan Bupati Muna terpilih.

Sebelum ke gedung wakil rakyat, massa yang dikomandoi Nuryayat Fariki bersama ratusan PNS lingkup Pemkab Muna melaporkan tiga orang demonstran yang sehari sebelumnya melakukan aksi di DPRD Muna. Mereka adalah Rayu Walendo selaku Korlap, Kadirun, dan La Ode Foni. Saat berunjuk rasa, mereka diduga telah menghina dan mencemarkan nama baik Bupati Muna, LM Rusman Emba. Mereka menyebut SK pelantikan yang dikantongi bupati dan wakil bupati bodong alias palsu. Kemudian, mencaci maki bupati dengan bahasa-bahasa kasar. Itu dibuktikan dengan tulisan-tulisan pada pamflet yang digunakan Rayu Walendo Cs.

Dalam laporanya di Polres, LM Syaribin, selaku tim kuasa hukum Bupati Muna mendesak polisi untuk menangkap tiga orang pendemo yang telah melecehkan bupati termaksud sponsor di belakangnya. “Kami ingin Polisi segera melakukan penyelidikan dan menangkap tiga orang itu yang telah menghina bupati. Aksi mereka itu menimbulkan ketersinggungan di tengah-tengah masyarakat,” tegasnya. (butonpos)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Iklan Catur
To Top