Pemkab vs DPRD, APBD Mubar Terkatung-katung – Kendari Pos –
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
HEADLINE NEWS

Pemkab vs DPRD, APBD Mubar Terkatung-katung

Zakarudin Saga

Zakarudin Saga

kendaripos.fajar.co.id, MUBAR – Sudah sebulan terakhir, suasana perkantoran di Muna Barat relatif sepi. Pelayanan publik terlihat seadanya, pembangunan macet, roda ekonomi berputar lesu. Ini karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mubar 2016, yang menjadi stimulus utama menggeliatnya sebuah daerah, tak juga ditetapkan. DPRD dan Pemkab Mubar, tak satu visi soal angka-angka dalam Rancangan APBD. Rakyat dan daerah akhirnya jadi korban.

Para pegawai dan pejabat di Mubar hanya bisa pasrah dengan kondisi ini. Mereka tak bisa leluasa bergerak, apalagi bekerja maksimal. Tak ada dana rutin untuk operasional kantor, hingga untuk menggelar rapat resmi pun harus dipikirkan anggaran konsumsinya. Belum biaya BBM kendaraan operasional, yang karena tak ada APBD, tak bisa disediakan daerah. “Kita hanya lakukan pelayanan saja karena pemerintahan tak boleh vakum,” kata Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Muna Barat, Zakarudin Saga, kemarin.

Zakaruddin mengaku, dengan belum ditetapkannya APBD Mubar, sejumlah kegiatan rutin daerah jadi terganggu. Ia tak bisa memberikan jawaban, sampai kapan kondisi ini terjadi. Ia hanya memastikan, tak adanya APBD, membuat dinamika pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat jadi terganggu.

Dia menambahkan, Pemda telah melakukan upaya menunggu RAPBD yang dibahas DPRD, namun sampai sekarang belum juga ada follow up. Gubernur Sultra malah sudah meminta Pemkab Mubar untuk menyetorkan draft APBD-nya paling akhir 18 April lalu. “Tapi kita tidak bisa apa-apa, karena prosesnya masih di DPRD. APBD tak ditetapkan, pembahasannya macet karena sidangnya tak pernah ditutup hanya diskorsing, yang sampai sekarang tak dicabut,” kata mantan pejabat Pemkab Muna era Ridwan Bae ini.

Kini, satu-satunya jalan yang bisa dilakukan Pemkab Mubar adalah dengan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang APBD. “Saat ini sementara kita masih  menunggu APBD kepada gubernur untuk dievaluasi dan disahkan. Kami dalam  proses penantian harap-harap cemas. Sekarang tergantung  gubernur apakah menindaklanjuti Perpub atau menggunakan cara lain. Gubernur mempunyai kebijakan tersendiri dan banyak variasi sesuai ketentuan perundang- undangan,”jelasnya.

Zakaruddin menjelaskan, secara normatif, APBD tahun baru, harus mulai berlaku 31 Desember tahun sebelumnya. Nah, karena hingga kini, anggaran daerah Mubar tak tersedia, pihaknya hanya sebatas melakukan pelayan jasa dan pembayaran gaji saja. Tapi mulai saat ini, sudah dilakukan penundaan-penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Alasannya karena APBD belum disahkan.

Sementara itu, Ketua DPRD Mubar, La Ode Koso menjelaskan, APBD 2016 Mubar tidak mandek karena sudah selesai penetapannya, sehingga turun hasil evaluasi dari TAPD Provinsi. Yang bermasalah itu hasil koreksinya saja. “Problemnya di situ. Hasil koreksi dari Pemprov, tidak lagi dikoordinasikan kepada kami di legislatif. Pihak eksekutif iitu langsung membawa ke provinsi secara sepihak tanpa dilakukan pembahasan lagi,” kata politisi PAN itu.

Sementara itu, Gubernur Sultra Nur Alam menganggap bermasalahnya RAPBD Mubar 2016 Muna Barat akibat egosentris Pemkab maupun DPRD setempat.  Padahal, Pemprov sudah berupaya merekonsiliasi hubungan  Pemkab dan DPRD Mubar, agar kisruh pembahasan RAPBD itu tidak berlarut-larut dan mendapatkan titik temu. Tetapi upaya tersebut sia-sia. Kedua lembaga tersebut sama sekali tidak menjalin komunikasi.

“Tapi tiap kali kita pertemukan, bubar lagi. Padahal kami semua ingin masalah ini selesai, agar rakyat tak jadi korban. Saya minta eksekutif bisa intens melakukan komunikasi, tapi itu tidak terjadi,” sesal Nur Alam usai rapat paripurna tentang Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) 2016, di DPRD Sultra, Rabu (20/4/2016) lalu.

Menariknya, gubernur memberi kesan bahwa DPRD Mubar ingin berdiri sendiri, sehingga diduga sengaja mempersulit pembahasan program-program yang telah diusulkan pihak eksekutif. Padahal, bila model saling jegal seperti ini dilakukan, maka yang rugi adalah daerah dan rakyat. Seharusnya, DPRD dan Pemkab sama-sama mitra yang bersinergi untuk melayani masyarakat. Bukan malah saling memandang berbeda dan terus mempertahankan perbedaan tersebut.

Makanya, dalam waktu dekat, Gubernur akan menurunkan persetujuannya untuk melaksanakan Peraturan Bupati. Itu agar Muna Barat tetap punya APBD di 2016 ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), APBD normalnya dibahas bersama eksekutif dan legislatif. Bila terjadi kebuntuan komunikasi dewan dan pemerintah, maka harus dilahirkan Perbup untuk menyelamatkan APBD.(yafruddin)

Komentar

komentar


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 1001
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top