Patronase Politik dan Dilema Birokrasi – Kendari Pos Online
Space Iklan
Iklan DPRD Koni Sultra
Opini

Patronase Politik dan Dilema Birokrasi

politik-@kompasiana-ilustrasi1

[dropcap]Patronase [/dropcap]merupakan konsep kekuasaan yang lahir dari hubungan tidak seimbang antara patron dan klien (Scott, 1972). Patron adalah seseorang yang memegang pucuk kekuasaan. Klien diidentikkan sebagai “pengikut” setia atau pekerja birokrasi yang mematuhi aturan-aturan patron. Dalam analogi lain, patron adalah majikan (bos), sedangkan klien adalah anak buah. Patronase dipahami sebagai relasi timbal balik antara patron dan klien. Relasi ini mensyaratkan hubungan saling bergantung dan dibentuk karena pertukaran sumber daya. Dalam konteks ini, kemanfaatan bersifat subyektif. Sebab kebutuhan antara patron dan klien berbeda. Semakin dibutuhkan maka sumber daya tersebut akan semakin bernilai. Salah satu masalah yang sering terjadi diranah politik lokal adalah adanya patronase politik di tingkat daerah. Gubernur, bupati, dan wali kota, sering kali menguras kekayaan daerah melalui jaringan ekonomi-politik masif demi meraih tujuan. Yakni melanggengkan kekuasaan politik dan menumpuk kekayaan. Tulisan ini coba menjelaskan secara singkat bagaimana pola patronase antara politisi dan birokratsi dalam menyongsong Pilkada serentak 2017. Secara khusus, tulisan ini akan mengupas secara singkat pola hubungan patronase kepala daerah terhadap birokrasi. Terminologi politik modern menyebutkan, sangat sulit untuk memisahkan antara politisi sebagai “aktor politik” otonom dengan birokrasi. Ini karena aktor politik tidak hanya bertindak sebagai aktor pembuat kebijakan tetapi juga melakukan penetrasi terhadap gelanggang birokrasi (Leo Agustino, 2014). Hubungan “rumit” antara politisi dan birokrasi inilah menjadi pintu masuk patronase politik. Kebanyakan wali kota ataupun bupati lebih berperan sebagai politisi dari pada kepala birokrasi.

Dilema Antara Mendukung atau Diasingkan

Calon kepala daerah incumbent kadang menjadi masalah tersendiri bagi kalangan birokrat. Sebab, seringkali mempergunakan fasilitas publik serta mencoba mempengaruhi PNS supaya mendukungnya di Pilkada. Musim Pilkada seringkali banyak birokrat terbelah. Fenomena ini bisa terjadi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Jauh hari sebelum Pilkada digelar birokrat sudah sibuk mencari aman. cari aman dalam pengertian birokrasi adalah dimana mereka mendukung calon yang diyakini bisa punya peluang untuk terpilih. Dilema diantara para birokrat di Kota Kendari dan daerah lain yang akan Pilkada timbul. Antara mendukung calon petahana yang punya peluang lebih besar untuk menang karena mengandalkan power kuasanya atau mengalihkan dukungan pilihannya ke calon lain. Pada akhirnya akan timbul perasaan setengah hati antara patuh terhadap patron yaitu calon yang diusung petahana atau diasingkan. Dalam Pilkada diberbagai daerah begitu pula di Kendari, apabila ada birokrasi ketahuan mendukung calon lain, dipastikan jika petahana terpilih lagi maka bersangkutan akan diasingkan atau dimutasi disuatu tempat yang tidak nyaman. Bisa di kantor kelurahan/kecamatan terpencil dan tidak strategis. Posisi petahana sangat menguntungkan bagi kandidat. Besarnya peluang kepala daerah terpilih kembali ini tidak bisa dilepaskan dari keuntungan yang didapat oleh kepala daerah. Baik keuntungan langsung maupun tidak langsung. Keuntungan langsung, berupapopularitas dan patronase. Dengan power dimiliki oleh calon petahana dapat memobilisasi seluruh jajaran birokratnya untuk memilihnya kembali. Kepala daerah juga kemungkinan adalah orang yang paling dikenal oleh pemilih. Sementara keuntungan tidak langsung didapat dari aktivitasnya sebagai kepala daerah. Kunjungan ke daerah, mengunjungi rumah masyarakat hingga meresmikan sebuah proyek pembangunan dapat dibungkus sebagai kampanye untuk untuk mengenalkan diri kepada masyarakat. Besarnya peran birokrasi menjadi ajang tarik-menarik kepentingan yang makin besar juga. Maka sebagai hasilnya, birokrasi hampir tidak pernah netral. Sehingga, dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat semakin tidak profesional. Tentu saja keadaan ini sangat tidak diharapkan terjadi. Birokrasi relatif menjadi instrumen politis atau alat untuk mencapai logika kekuasaan. Yaitu mendapatkan, meningkatkan, memelihara dan memperluas kekuasaan aktor, elit atau faksi politik tertentu. Pemihakan birokrasi pada suatu partai politik atau pasangan calon telah menimbulkan ketidakpuasan politik. Khususnya dari PNS itu sendiri. Sehingga tidak mengherankan, pada titik tertentu akan menghasilkan birokrat yang korup, tidak efisien dan amoral. Rasionalitas dan merit sistem dalam birokrasi nampaknya belum atau tidak terjadi karena terjadi politisasi birokrasi. Hal itu terlihat dari jabatan yang diisi oleh orang-orang yang “sumuhun dawuh” terhadap salah satu partai atau pasangan calon. Politisasi birokrasi adalah gejala melibatkan birokrasi secara langsung dan terang-terangan untuk menjadi pendukung. Bila birokrasi boleh dan harus berperan ganda sebagai pegawai pemerintah yang notabene menjadi pelayan masyarakat, sekaligus bertindak sebagai aktor politik. Dampaknya birokrasi tersebut bisa bertindak diskriminatif dan menyalahgunakan fasilitas, dana dan program untuk kepentingan politiknya. Birokrasi dan politisi adalah dua konsep yang sangat sulit diwujudkan secara bersama-sama. Karena antara politisi dan birokrasi mempunyai dua kutub yang saling tarik menarik. Politisi memanfaatkan jaringan birokrasi ke arena politik, paling tidak untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan politiknya. Sedangkan birokrat membuka diri ke arena politik, paling tidak untuk mencapai jabatan yang lebih tinggi atau sekadar untuk mempertahankan posisi jabatan trategis.

BACA JUGA :  Tahun ini, Jalan Baypass Tuntas Teraspal

Patronase Birokrasi

Lihat saja bagaimana kepala daerah menentukan struktur organisasi dan kelembagaan birokrasi. Sedari awal kepala daerah mempengaruhi penentuan tujuan, menetapkan strategi, menetapkan program, hingga menolak atau menerima usulan anggaran. Birokrasi dimanfaatkan sebagai bagi-bagi jabatan kepada para loyalis (klien). Akibatnya, birokrasi tidak efektif karena penempatan jabatan tidak berdasarkan asas meritokrasi atau kapabilitas, profesionalitas, melainkan hubungan kedekatan antara patron dan klien. Celakanya, para pejabat birokrasi akhirnya menjadi “kaki tangan” kepala daerah. Para kepala dinas misalnya, menjadi klien setianya wali kota atau bupati dengan cara membayar “upeti” dari hasil proyek. Tujuannya tak lain untuk mengakumulasi kekuasaan politis dan ekonomis demi menumpuk pundi-pundi harta benda. Pelayanan kepada rakyat yang seharusnya optimal berubah menjadi pelayanan kepada sang patron. Pejabat yang melakukan penolakan terhadap kepala daerah sering kali mendapat hukuman, berupa mutasi yang sering kali tidak profesional. Praktek kekuasaan yang dilanggengkan melalui patronase politik sejatinya berdampak pada proses demokratisasi yang sedang berlangsung di daerah. Timbul fragmentasi politik, polisentrisme, dan basis-basis politik-ekonomi yang dikuasai segelintir orang. Model politik ini menyulitkan bagi suburnya partisipasi politik mandiri. Masyarakat lebih sering didorong dan dimobilisasi untuk kepentingan politik tertentu.

penulis

penulis

Otonomi daerah seharusnya membawa keberkahan bagi pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan, dan kemakmuran masyarakat, berubah menjadi peluang untuk memenuhi nafsu kekuasaan dan nafsu ekonomi elit lokal. Bahkan, anggaran daerah sering diakali demi mencapai tujuan elit politik lokal. Karena itu, benarlah kata José Maria de Eça de Queiroz, penulis realis Portugis. Dia menyamakan antara politisi dengan popok bayi (pampers). Harus sering diganti sebab alasan sama, karena menjijikkan! Maka, saatnya politik daerah khususnya di Kota Kendari tercinta tidak diisi orang baru tapi dengan cara bekerja ala pemimpin lama. Pemimpin muda memang sangat diperlukan, tapi harus melalui proses yang matang, berpengalaman dan kinerjanya bisa dirasakan oleh masyarakat. Dia juga harus berpikir tentang kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. (*)

BACA JUGA :  Alamak, Orang ini Kendalikan Narkoba dari Dalam Lapas

*Penulis adalah Mahasiswa S2 Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) asal Abeli, Kota Kendari

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
To Top