Potret Fragmentasi Wilayah dan Tantangan Urbanisasi – Kendari Pos Online
Iklan DPRD Iklan LA
Opini

Potret Fragmentasi Wilayah dan Tantangan Urbanisasi

urbanisasi-668x377

[dropcap]Kota[/dropcap] Kendari dalam konstalasi wilayah Provinsi Sulawei Tenggara memiliki posisi penting. Selain statusnya sebagai pusat pemerintahan dan ibukota provinsi, juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Posisi ini menjadi faktor utama pendorong munculnya fragmentasi wilayah sebagai konsekuensi dari keberadaan liberalisme ekonomi masif di wilayah perkotaan. Dalam perkembanganya, kegiatan ekonomi di pusat kota telah bergeser dan mengalami perluasan hingga ke wilayah periferi yang akhirnya melahirkan “liberalisme spasial”.

Kondisi ini berdampak pada sulitnya mengendalikan pertumbuhan kota sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Bukan hanya itu, sebagai pusat perekonomian, kota juga menjadi tujuan urbanisasi sehingga penghuninya semakin bertambah. Hal ini, tentu tidak semua berdampak positif bagi wilayah. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta ini maka diperlukan kesiapan Kota Kendari untuk menyiasati dan menentukan kebijakan antisipatif dalam upaya menghadapi permasalahan ini. Supaya bisa mewujudkan wilayah berkeadilan, terencana dan berkelanjutan.

Potret Fragmentasi Wilayah

Fragmentasi wilayah di Kota Kendari yang didorong oleh liberalisme ekonomi pada kenyataannya tidak hanya terjadi pada pusat kota. Perluasan skala fragmentasi hingga kedaerah periferi telah merubah struktur dan aktivitas wilayah periferi (pinggiran kota) yang nampak sebagai pergeseran kapitalisme dari wilayah pusat ke wilayah periferi. Munculnya pola fragmentasi ini dalam konteks wilayah dikenali dengan idiom urban spraw atau perembesan perkotaan pada wilayah pinggiran perkotaan.

Karakter wilayah periferi yang awalnya lebih menunjukkan wilayah dengan ciri pertanian, dengan fungsi lahan yang didominasi oleh persawahan, tegalan dan ruang terbuka seketika berubah menjadi deretan bangunan-bangunan tinggi, perumahan skala kecil, ritel-ritel perdagangan dan pertokoan, serta berbagai pusat pelayanan/jasa dan perkantoran.

BACA JUGA :  Media Jangan Hanya Mengejar Rating

Permukiman di pusat kota beralih fungsi menjadi kawasan bisnis, supermall, perkantoran dan sebagainya. Sedangkan pemukiman begeser ke arah pinggir kota. Akibatnya konversi lahan pertanian di pinggiran kota menjadi pemukiman baru makin marak. Masalahnya konversi ini kadangkala terjadi di kawasan hutan lindung, sehingga menjadi salah satu sebab terjadinya banjir besar dalam sejarah Kota Kendari tahun 2013. Akibat lain, terjadinya perubahan klaster fungsi ruang dan melambungnya harga lahan. Sehingga, pada akhirnya tidak dapat terakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian dilakukan oleh Bunggasi dan Alamsyah (2006) menunjukkan bahwa:

(1) Pada periode 1980-1985 terjadi pergeseran arah area terbangun dari kawasan Kota Lama ke Kawasan Mandonga. Periode 1985-1990 terjadi penetrasi terhadap kawasan hutan untuk kegiatan permukiman di wilayah Kecamatan Kendari. Periode 1990-1995 terjadi perubahan fungsi area terbangun dari pemukiman menjadi pertokoan di sekitar Mandonga. Periode 1995-2000 terjadi perkembangan pemukiman di Kecamatan Poasia dan Kecamatan Baruga. Periode 2000-2004 terjadi penjalaran kawasan perdagangan dari kawasan Mandonga ke kawasan Wua-wua;

(2) Perkembangan Kota Kendari berbentuk konsentris, linier dan melompat. Periode 1980-1990, Pola konsentris terjadi pada bagian tengah Kecamatan Mandonga. Pola linier terjadi pada Kecamatan Kendari. Sedangkan pola melompat terjadi pada Kecamatan Baruga dan Poasia. Pada periode 1990-2004, pola konsentris terjadi pada Kawasan Mandonga. Pola linier terjadi pada jalan-jalan utama dan jalan bypass;

(3) Dampak perkembangan yang teridentifikasi adalah adanya konversi lahan atas kawasan hutan Tahura Murhum dan Hutan Nanga-nanga. Pemanfaatan lahan sepanjang sempadan sungai Wanggu dan sungai kecil lainnya. Pemanfaatan lahan daerah resapan untuk kegiatan perdagangan baik langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi yang besar pada proses pendangkalan teluk Kendari. Fakta-fakta ini telah menunjukkan bahwa kekuatan kapital telah menjadi faktor yang dominan dalam membentuk fragmentasi wilayah dari pusat kota hingga ke wilayah periferi.

BACA JUGA :  Riwayatmu RUU KUHP, Hidup Namun Tiada Bernyawa

Tentang Urbanisasi dan Implikasinya

Sangat mudah untuk melihat kecenderungan perkembangan kota ini. Misalnya, berkembangnya pusat-pusat perdagangan, mulai sekitar pelabuhan hingga Anduonohu. Kondisi seperti ini juga pernah terjadi di pulau Jawa (Jabotabek, Gerbangkertasusila dan Bandung Raya), sebagai konsekuensi dari meningkatnya permintaan lahan untuk kawasan industri dan pemukiman baru. Ini juga tidak lepas dari makin meningkatnya penanaman modal dalam sektor industri, jasa, dan properti. Tidak mengherankan pula kalau arus migrasi menuju kota besar semakin meningkat. Terutama untuk para pekerja.

Semakin meningkatnya angka urbanisasi di Kota Kendari (Data BPS Sultra 2015) menjadi persoalan baru pemerintah. Selama setahun terakhir penduduk Sultra diproyeksi bertambah sekitar 51 ribu jiwa. Baik dari kelahiran atau dari migrasi. Kota Kendari menjadi daerah yang pertumbuhan penduduk paling cepat. Milai pertumbuhan mencapai angka 3,51 persen, persebaran penduduk 13,72 persen, tingkat kepadatan penduduk 1.135 jiwa/km². Adapun lapangan kerja utama adalah sektor pertanian (42,62 persen), sektor perdagangan, hotel dan restoran (18.65 persen), serta sektor jasa (18,89 persen). Data statistik ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk Kota Kendari cukup tinggi.

Meski saat ini sektor utama ekonomi masih didominasi sektor pertanian, namun fakta menunjukkan bahwa perkembangan sektor perdagangan dan jasa juga terus membaik. Pada satu sisi, perkembangan ini sangat positif. Tapi perlu diingat bahwa perkembangan ini sebenarnya bersifat footlose yakni sangat kecil berkaitan dengan kegiatan ekonomi lokal. Sebab, pada sektor tersebut kita hanya berada pada posisi pekerja. Masalah lain, soal penyediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) bagi kaum migran. Kalau tidak ada, maka akan muncul pemukimah kumuh yang rentan dengan tindakan kriminalitas.

BACA JUGA :  Fenomena Mutasi Pegawai Pada Era Desentralisasi

Tantangan Kebijakan Strategis di Masa Depan

Fenomena tersebut menjadi pekerjaan rumah pemerintah supaya menyiapkan kebijakan strategis yang antisipatif. Hal ini mutlak dilakukan sebagai upaya perencanaan dan pengendalian supaya efek eksternalitas (urban bias) tidak terjadi. Salah satu solusi bisa penulis sarankan, perlu ada pendekatan holistik. Ini penting sebagai upaya dalam perencanaan, penataan, dan pengembangan wilayah dan kota.Tentunya, hal ini dimaksudkan untuk memanfaatkan setiap dampak positifnya, serta mewaspadai dan mengantisipasi setiap dampak negatif dari pertumbuhan kota dan wilayah.

penulis

penulis

Di masa depan, suatu wilayah dituntut untuk tetap bertahan (survive) dalam situasi apapun. Suatu wilayah harus memiliki kemampuan untuk menyusun langkah strategis dalam mengatasi permasalahannya. Seperti diungkapkan Rondinelli (1985) bahwa suatu pembangunan seharusnya menerapkan konsep integrasi fungsional. Yakni upaya mengembangkan daerah dan menyerasikan laju pertumbuhan antar wilayah sehingga mencapai keseimbangan melalui investasi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, modal dan infrastruktur yang terintegrasi, berkeadilan dan berkelanjutan. (*)

*Mahasiswa Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung, asal Kabupaten Muna

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Iklan Catur
To Top