Ada Dana TPP, Dewan Konkep Boikot Pengesahan APBD-P, Dicurigai untuk Kepentingan Pilkada… – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
HEADLINE NEWS

Ada Dana TPP, Dewan Konkep Boikot Pengesahan APBD-P, Dicurigai untuk Kepentingan Pilkada…

KENDARINEWS.COM, LANGARA — Hingga saat ini, DPRD Konawe Kepulauan belum melakukan pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Konkep. Itu  karena salah satu item dalam APBD-P ada anggaran tunjangan pengahasilan pegawai (TPP) yang jumlahnya dinilai sangat fantastis mencapai Rp 4,8 miliar. Jumlah itu, hampir sama dengan jumlah anggaran belanja langsung pegawai sekira Rp 5 miliar.

tunjangan

ILUSTRASI

Terkait anggaran tersebut, Bupati Konkep Ir H Burhanuddin MSi menjelaskan bahwa pemberian TPP kepada para pegawai yang ada di Konkep itu adalah dalam rangka untuk mengoptimalkan kinerjanya. Makanya harus ada tunjangan, apalagi saat ini belum memadai infrastrukturnya, sehingga pemerintah memberikan tunjangan untuk meningkatkan kinerja pegawai.

Dia juga mengatakan kalau pembagian TPP ini juga nantinya disesuaikan dengan eselonnya. Dan ini bukan hal yg baru karena di daerah lain juga sudah dilakukan. Peningkatan kinerja pegawai harus ditunjang seiring dengan pembangun infrastsruktur.

BACA JUGA :  Sosialisasi Pelebaran Jalan di Wawonii, PU dan Bappeda Tak Hadir

Jawaban itu, ditampik  Wakil Ketua DPRD Konkep Jaswan SE yang bersikukuh kalau pemberian TPP bagi para PNS di Konkep, belum saatnya. Kalau pun itu tetap dipaksakan, disinyalir ini menjadi tumpangan politik. Pasalnya, dari lima daerah otonomi baru (DOB) di Sultra, hanya di Konkep yang meminta diberikan TPP. Salah satu DOB dari lima DOB yang ada di Sultra, sedang dalam pembangunan infrastrukturnya. Demikian pula dengan jalan lingkar yang menghubungkan tujuh kecamatan yang ada di Konkep, saat ini sementara dalam tahapan pekerjaan.

“Jalannya saja belum terhubung di semua kecamatan. Perkantoran masih semi permanen, bangunan sekolah masih banyak yang harus direnovasi, sekolah-sekolah masih banyak kekurangan guru. Tapi anehnya, bukannya pemerintah pikirkan bagaimana ini semua bisa diadakan? Tapi malah berusaha agar pegawai mendaptkan TPP,” kesal Jaswan dengan tegas.

BACA JUGA :  Rp 125 ribu Perpohon, Rp 30 Ribu Permeter, Itu Tawaran Warga Wawonii Konkep

Jaswan mengaku, semestinya pemberian TPP harus dilihat kinerjanya seorang pegawai. Setelah dia menunjukan pelayanan yang baik terhadap publik. Tapi di Konkep, hampir rata-rata pegawainnya punya rumah di luar Konkep. Hari jumat sudah pulang alias keluar Konkep dan masuk kembali di Konkep nanti Senin. Pertanyaan? Jam berapa mau masuk kerja? Dan hari apa, ini bentuk ketidak disiplinan. Karena kalau berdasarkan data ini, pegawai di Konkep maksimal bekerja hanya tiga hari yakni, Selasa, Rabu dan Kamis serta jumat sudah tinggalkan Konkep.

BACA JUGA :  Soal Rambu Jalan di Konkep, Ini kata Warganya

“Bagi kami, pemberian TPP itu wajar-wajar saja. Hanya saja perlu pengkajian yang lebih dalam seperti dilihat dari kondisi daerah dan kondisi masyarakatnya. Kemudian, anggaran buat TPP itu juga bukan masuk dalam APBD-P, tapi masuk dalam pembahasan APBD,” tambahnya. Alasannya, APBD-P itu hanya menindaklanjuti kegiatan yang urgen yang belum terselesaikan di APBD dan bukan penganggaran baru. Makanya, APBD-P belum disahkan karena adanya masalah ini.

“Tapi toh kalau ini tetap dipaksakan, kekuatiran saya ini akan menjadi temuan. Karena pemberian TPP bagi pegawai di Konkep tidak punya dasar yang kuat. Atau jangan sampai paksaan untuk pemberian TPP di tahun 2015 ini ada hubungannya dengan politik? Ini juga hanya Tuhan yang bisa jawab,”tegasnya. (Yafrudin/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.





Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top