Pembalak Liar Marak, Pemkab Busel Bentuk Tim Terpadu – Kendari Pos Online
Buton Selatan

Pembalak Liar Marak, Pemkab Busel Bentuk Tim Terpadu

La-Ode-Mustari

La Ode Mustari

KENDARINEWS.COM, BATAUGA — Pemkab Buton Selatan mulai geram dengan kegiatan para pembalak liar di kawasan areal peruntukan lain (APL) Kecamatan Sampolawa. Separuh hasil alam di otorita La Ode Mustari selaku Pj Bupati Busel itu dibabat habis oknum tak bertanggungjawab yang tak mengantongi izin. Makanya, Pemkab Busel kini membentuk tim terpadu pengamanan hutan.

Maraknya aktifitas pembalakan liar dikawasan APL berdampak negatif terhadap keuangan negara. Para pelaku yang melakukan pencurian hasil alam menjadi penyumbang kebocoran keuangan daerah melalui pungutan pajak negara. “Kegiatan pengolahan kayu di kawasan APL memang dibolehkan tapi ada mekanismenya. Tidak sewenang-wenang membalak sebelum mengantongi izin, karena ada kewajiban pajak negara yang harus dibayar didalamnya,” beber Kadis Kehutanan Kabupaten Busel, Hajaruddin kepada kendariNews.com, Selasa (25/8).

Agar tidak terus kecolongan, Pemkab Busel telah membentuk tim terpadu pengamanan hutan yang melibatkan Dinas Kehutanan sebagai perwakilan pemerintah, Polres Buton, Kodim 1413 Buton, Kejaksaan Negeri Pasarwajo dan Pengadilan Negeri Kabupaten Buton. Keterlibatan unsur muspida sangat dibutuhkan untuk membeckup pemerintah dalam mengamankan aset negara.

“Untuk mengamankan aset daerah, kami punya personil yang disiagakan untuk melakukan patroli hutan. Namun jumlah personil kami terbatas, sehingga kami membutuhkan beckup dan dukungan dari kepolisian dan TNI dalam mengamankan aset negara. Sementara dalam proses hukum tentu kami sangat membutuhkan pendamping hukum melalui kejaksaan sebagai pengacara negara,” tuturnya.

Dikatakan saat penurunan status kawasan hutan menjadi APL, luas wilayah hutan di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton mencapai 500 hektar. Namun faktanya di lapangan lebih dari 200 hektar kawasan yang kini berstatus APL sudah diramba secara ilegal. “Berdasarkan data kami baru satu izin pengolahan kayu yang resmi dikeluarkan pemerintah daerah itupun luasannya 100 hektar. Sehingga komitmen pemerintah daerah, pengawasan dimaksimalkan agar daerah tidak kecolongan lagi,” tambahnya. (La Ode Aswarlin/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top